PRADANAMEDIA/PALANGKA RAYA – Upaya menjaga persatuan dalam keberagaman di Kalimantan Tengah kembali diperkuat melalui pembentukan struktur Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) di tingkat provinsi. Rapat penyelenggaraan FPK ini digelar pada Senin (21/7/2025) pukul 14.20 WIB di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Willem A. Samad, Palangka Raya.
Kegiatan tersebut menjadi momen penting dalam menyusun program kerja FPK sekaligus memperkuat sinergi lintas komunitas dan paguyuban untuk menjawab tantangan kebangsaan di daerah. Hadir dalam rapat ini sejumlah tokoh dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari perwakilan suku, agama, paguyuban daerah, hingga tokoh adat.
Kepala Kesbangpol Prov. Kalteng, Katma F. Dirun, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pembina FPK, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan budaya di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Kalimantan Tengah saat ini. Ia menyoroti isu ketenagakerjaan yang dianggap belum berpihak pada masyarakat lokal, serta dinamika persoalan adat yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial.
Ia juga menjelaskan soal polemik antara sopir angkutan asal Jawa Timur dan kebijakan ODOL (Over Dimension Over Load) di Kalteng. Menurutnya, langkah yang diambil Gubernur sepenuhnya mengikuti arahan Kementerian Perhubungan dan telah dikomunikasikan dengan Kesbangpol Jawa Timur untuk mencari titik temu.
“Kesbangpol tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan peran aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan paguyuban untuk merawat harmoni dan memperkuat identitas kebangsaan,” tegas Katma.
Sementara itu, Kadishub Kalteng Yulindra Dedy, selaku Ketua FPK, turut menjelaskan bahwa persoalan yang viral soal GSJT (Gerakan Sopir Jawa Timur) telah ditangani secara komunikatif melalui pertemuan lintas komunitas. Ia juga menyinggung kasus penolakan pendirian rumah ibadah di wilayah Kotawaringin Timur yang kini sedang dalam proses penanganan oleh pihak terkait.
“Forum ini penting sebagai ruang dialog dan penyeimbang isu-isu sensitif, agar kita tidak hanya bereaksi tapi mampu menyelesaikan masalah secara preventif,” ujar Yulindra.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi perkenalan anggota FPK yang berasal dari 30 lebih elemen kerukunan dan paguyuban lintas suku, agama, dan daerah asal di Kalimantan Tengah. Setelah itu, peserta terlibat dalam diskusi terbuka yang menghasilkan beberapa catatan penting. (AK)
