Pradanamedia/Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan peluncuran Kartu Huma Betang akan dilakukan pada Februari 2026. Program ini disiapkan sebagai sarana baru penyaluran bantuan sosial agar lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran melalui sistem pendataan serta seleksi yang ketat.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa kartu tersebut akan diberikan langsung kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Untuk menjaga keamanan, setiap kartu akan dilengkapi dengan kode PIN.

Leonard menegaskan bahwa kartu yang akan digunakan nanti merupakan versi terbaru, berbeda dengan kartu sebelumnya yang sempat beredar dan hanya difungsikan sebagai bahan sosialisasi pada masa kampanye Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.

“Kartu yang lama itu hanya contoh dan tidak berlaku. Yang digunakan nanti adalah kartu baru dan akan dibagikan bersamaan dengan peluncuran pada Februari,” ujar Leonard di Palangka Raya, Rabu (14/1).

Ia menjelaskan, kartu versi baru tersebut akan disertai sistem keamanan dan didukung proses pendataan penerima yang sangat rinci. Data yang dikumpulkan mencakup identitas lengkap hingga verifikasi biometrik berupa wajah.

“Nantinya setiap penerima akan mendapat kartu beserta PIN. Saat ini kami sedang melakukan pendataan menyeluruh, mulai dari identitas hingga pengenalan wajah,” jelasnya.

Leonard menambahkan, penentuan penerima bantuan tidak dilakukan secara otomatis. Pemerintah membentuk tim khusus yang melakukan seleksi berdasarkan data kesejahteraan, dengan mengacu pada kelompok desil 1 dan desil 2, kemudian disinkronkan dengan data milik pemerintah daerah.

“Penetapannya melalui seleksi. Ada tim yang bekerja dan data desil kami kolaborasikan dengan data daerah,” katanya.

Proses pemadanan dan pembaruan data dinilai penting karena masih ditemukan berbagai ketidaktepatan, seperti data warga yang sudah meninggal dunia atau telah berpindah tempat tinggal.

“Masih ada data yang tidak sesuai. Ada yang sudah meninggal, ada juga yang pindah domisili. Itu sebabnya pemutakhiran data terus kami lakukan,” terang Leonard.

Selain data kependudukan, kelayakan penerima bantuan juga ditentukan melalui berbagai indikator, antara lain tingkat penghasilan dan kondisi tempat tinggal.

“Indikatornya banyak. Penghasilan dilihat, kondisi rumah juga diperhatikan, dan faktor-faktor lainnya,” tambahnya.

Leonard kembali menegaskan bahwa masyarakat yang masih menyimpan kartu lama tidak otomatis akan menerima bantuan, karena kartu tersebut tidak pernah digunakan sebagai alat penyaluran resmi.

“Yang memegang kartu lama belum tentu dapat bantuan. Itu hanya contoh saat sosialisasi kampanye,” tegasnya.

Terkait bentuk bantuan, Leonard menyebutkan bahwa bantuan melalui Kartu Huma Betang bersifat fleksibel, menyesuaikan kebutuhan masing-masing penerima. Bantuan dapat berupa sembako, ditukarkan dengan kebutuhan tertentu, atau bahkan disalurkan dalam bentuk uang tunai.

“Jenis bantuannya beragam. Bisa sembako, bisa ditukar, bahkan bisa langsung berupa uang,” ujarnya.

Seluruh bantuan yang diterima masyarakat akan tercatat dalam sistem, termasuk bantuan pendidikan, bantuan pangan, maupun bantuan kebutuhan dasar lainnya.

“Kalau seseorang menerima bantuan pendidikan anak atau bantuan sembako, semuanya tercatat dan bisa dipantau di dalam sistem,” jelas Leonard.

Untuk memastikan akurasi data, Leonard menegaskan bahwa pemerintah tidak menunggu pengajuan dari warga, melainkan akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan.

“Pendataannya dilakukan langsung oleh pemerintah,” pungkasnya. (AK)