Pradanamedia/Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menerapkan kebijakan penghematan anggaran yang berdampak pada pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai tahun 2026, TPP ASN di lingkungan Pemprov Kalteng dipangkas sebesar 30 persen sebagai bagian dari langkah penyesuaian keuangan daerah.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut diambil dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan penataan ulang belanja dengan memangkas pos anggaran yang dianggap tidak mendesak.
Menurut Leonard, kebijakan penghematan difokuskan pada pengurangan belanja nonprioritas, sementara program strategis tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. “Penyesuaian dilakukan pada belanja yang tidak prioritas, sedangkan fokus anggaran tetap diarahkan pada program Huma Betang, sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta penguatan perekonomian secara luas,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (14/1/2026).
Leonard menegaskan bahwa pemotongan TPP sebesar 30 persen diberlakukan secara menyeluruh bagi seluruh ASN di lingkup Pemprov Kalteng. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak memengaruhi jenis tunjangan lainnya yang tetap diberikan seperti biasa.
“Pemangkasan ini hanya berlaku untuk TPP, sedangkan tunjangan lainnya tidak mengalami perubahan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi keuangan daerah. Leonard juga mengingatkan bahwa ASN sejatinya telah memiliki pengalaman menghadapi situasi serupa, seperti pada masa pandemi Covid-19 lalu.
“ASN harus siap menghadapi kondisi efisiensi. Kita pernah melewati masa sulit saat pandemi, dan kami memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pemprov Kalteng, lanjut Leonard, tetap menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Ia optimistis bahwa kualitas layanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal meskipun dilakukan penghematan anggaran.
“Pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan kami optimistis akan tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Leonard mengajak seluruh ASN Pemprov Kalteng untuk tetap menjaga profesionalisme, meningkatkan semangat kerja, serta terus mengabdi kepada masyarakat di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan.
“Sebagai ASN, kita harus tetap profesional, menjaga semangat melayani masyarakat, dan tetap bersyukur meski berada dalam kondisi efisiensi,” pungkasnya. (AK)





