PRADANAMEDIA / JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Derta Rohidin, mendesak pemerintah agar mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di berbagai daerah. Ia menilai, kondisi sebagian besar SRT yang masih menumpang di balai milik Kementerian Sosial (Kemensos) tidak ideal untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas.
Menurut Derta, penggunaan fasilitas sementara memang dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam tahap perintisan program. Namun, dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap balai yang tidak dirancang khusus sebagai sekolah memiliki banyak keterbatasan.
“Kami memahami bahwa inisiasi program memerlukan strategi cepat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Tapi, balai milik Kemensos bukanlah bangunan yang dirancang untuk kegiatan pendidikan. Keterbatasannya tampak dari aspek kenyamanan, fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau laboratorium sederhana, hingga jam operasional yang terbatas,” ujar Derta dalam keterangannya, Selasa (7/10).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, pembangunan infrastruktur pendidikan yang permanen dan memenuhi standar sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan. Ia menambahkan, DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan.
“Estimasi pembangunan gedung permanen tahun depan harus kita kawal bersama. Kami di DPR akan memastikan pengawasan terhadap anggaran dan realisasi fisiknya berjalan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Derta juga mendorong pemerintah agar segera menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan SRT yang jelas, terukur, dan transparan. Dokumen tersebut diharapkan memuat tahapan pembangunan infrastruktur, sumber pendanaan, serta target waktu yang realistis.
“Roadmap ini penting agar pada tahun 2026 tidak ada lagi Sekolah Rakyat yang masih menumpang di fasilitas pihak lain,” imbuhnya.
Sekolah Rakyat Siap Pindah ke Gedung Permanen
Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa mulai tahun depan, seluruh Sekolah Rakyat akan beroperasi di gedung permanen dengan fasilitas yang lebih lengkap dan modern.
“Tahun 2025 ini masih bersifat rintisan. Namun, mulai tahun depan, Sekolah Rakyat akan menempati bangunan permanen dengan fasilitas yang lebih baik,” ujar Agus dalam konferensi pers di Solo, Jawa Tengah, Senin (6/10).
Agus menjelaskan, meski diperuntukkan bagi warga miskin kategori desil 1 dan 2, fasilitas yang disediakan tidak kalah dari sekolah umum. Sekolah Rakyat bahkan akan dilengkapi sarana unggulan yang menunjang kegiatan belajar, seperti ruang praktik keterampilan dan fasilitas teknologi pembelajaran digital.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, pemerintah menargetkan pembangunan 100 gedung permanen SRT dari total 165 lokasi di seluruh Indonesia. Proyek ini akan dibiayai melalui APBN dengan kisaran anggaran sekitar Rp 200 miliar per lokasi.
“Kita mulai bertahap, dibangun dari dana APBN. Targetnya 100 gedung permanen untuk tahap pertama,” kata Gus Ipul saat meninjau SRT 2 Banyuwangi di Balai Diklat PNS Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (2/10).
Redaksi: Komitmen untuk Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu inovasi sosial Kemensos dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meski masih dalam tahap perintisan, keberadaan SRT diharapkan menjadi model pendidikan alternatif yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, selaras dengan agenda pembangunan manusia Indonesia yang berdaya. (RH)
