**PRADANAMEDIA/ JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pengintegrasian program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini disampaikannya dalam lanjutan kegiatan Sosialisasi Satuan Tugas Kopdes Merah Putih yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (17/4).
“Penting bagi kita untuk memastikan agar keberadaan koperasi desa dan seluruh kegiatannya nanti benar-benar selaras dengan dokumen perencanaan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Karena itu, sinkronisasi dan pencantuman program ini dalam dokumen perencanaan daerah harus menjadi perhatian utama,” ujar Bima.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan langkah-langkah teknis, salah satunya dengan menyusun template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang akan menjadi dasar hukum dalam pembentukan Kopdes Merah Putih. Peraturan tersebut mencakup pengaturan kewenangan, ruang lingkup operasional, penunjukan perangkat daerah yang bertanggung jawab, pengawasan, hingga pendanaan.
“Untuk pendanaan, ada beberapa opsi yang bisa ditempuh. Idealnya, dukungan anggaran dari dinas terkait dapat digunakan untuk pembentukan koperasi pada tahap awal,” jelasnya.
Tak hanya soal regulasi dan anggaran, Bima juga mendorong pemanfaatan aset negara dan aset daerah guna mempercepat realisasi pendirian koperasi. Ia menilai, pendekatan ini tidak harus dimulai dari nol, tetapi bisa dilakukan dengan mengembangkan atau merevitalisasi aset yang sudah tersedia.
“Masih banyak aset milik negara yang belum dimanfaatkan optimal. Ini bisa menjadi modal penting dalam mendirikan koperasi, tanpa harus mulai dari lahan kosong,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut konkret, Kementerian Dalam Negeri akan segera menerbitkan Surat Edaran Mendagri kepada seluruh kepala daerah sebagai panduan teknis pembentukan koperasi desa.
“Surat Edaran ini dalam waktu dekat akan diedarkan untuk mempercepat implementasi program ini di seluruh wilayah,” tegas Bima.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop UKM) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa musyawarah desa khusus (Musdesus) merupakan elemen krusial dalam pembentukan Kopdes Merah Putih. Ia menilai Musdesus akan menjadi forum strategis untuk menyepakati pembentukan koperasi secara partisipatif dan inklusif.
“Musyawarah desa khusus ini menjadi titik awal penting karena akan menjadi ruang bersama untuk menyusun rencana kerja koperasi secara gotong royong,” ujar Ferry.
Ferry juga menekankan perlunya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam Musdesus, termasuk pendamping desa, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), penyuluh pertanian dan perikanan, tenaga kesehatan, perempuan, serta generasi muda.
“Dengan potensi lintas sektor dari berbagai kementerian, kami optimistis pembentukan Kopdes Merah Putih akan berjalan lancar dan berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta dipimpin oleh Wamenkop UKM Ferry Juliantono. Turut hadir pula sejumlah pejabat tinggi lainnya, antara lain Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, serta Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dan Staf Ahli Kementerian BUMN Bidang Industri Andus Winarno juga turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh para kepala desa dari sejumlah provinsi, antara lain Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
Dengan komitmen lintas kementerian dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi katalis penguatan ekonomi desa berbasis koperasi, sekaligus penggerak kemandirian masyarakat dari akar rumput. (RH)
