Dorong Ekonomi Hijau, Menhut Gagas Hilirisasi Agroforestri Usai Ratas Bersama Presiden Prabowo

EKONOMI NASIONAL

**PRADANAMEDIA/ JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendorong hilirisasi sektor agroforestri sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi hijau. Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5).

Agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan tanaman pangan dan tanaman kehutanan dalam satu lokasi. Melalui hilirisasi sistem ini, pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, serta menjaga kelestarian hutan.

“Kita akan mendorong hilirisasi di sektor agroforestri, karena ini punya potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan hutan,” ujar Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Istana, Jumat sore.

Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya hilirisasi di berbagai sektor strategis, termasuk kehutanan, pertanian, energi, kelautan, dan investasi. Dalam rapat terbatas tersebut, turut hadir sejumlah menteri terkait, antara lain:

  • Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
  • Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani
  • Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
  • Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif hilirisasi agroforestri karena dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang luas.

“Pak Presiden menyambut baik karena ini bisa mendongkrak devisa, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujarnya.

Hilirisasi agroforestri juga dianggap sebagai solusi integratif yang menyentuh aspek lingkungan, ketahanan pangan, dan ekonomi perdesaan sekaligus. Kementerian Kehutanan menyatakan akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memastikan pelaksanaan program ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. (RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *