PRADANAMEDIA / JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap pemerintah yang tengah menghadapi sorotan publik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup mata atas berbagai persoalan di lapangan, termasuk kasus dugaan keracunan massal siswa di sejumlah daerah.
“Pemerintah tidak menutupi kendala yang ada. Semua catatan akan menjadi bahan evaluasi, dan setiap permasalahan di lapangan akan terus diperbaiki,” ujar Muzani dalam acara Musyawarah Nasional Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Jakarta, dikutip dari siaran pers, Jumat (10/10).
Menurut Muzani, langkah pemerintah yang segera melakukan perbaikan setelah muncul berbagai masalah di lapangan merupakan sikap yang tepat. Ia menilai, program MBG tetap memiliki manfaat besar bagi pelajar dan masyarakat luas, sehingga perlu dilanjutkan dengan penyempurnaan sistem.
“Banyak siswa dan santri kini merasa terbantu. Dulu banyak dari mereka berangkat sekolah tanpa sarapan, sekarang bisa menikmati makanan bergizi setiap pagi,” tuturnya.
Program MBG, lanjut Muzani, tidak hanya berdampak positif pada peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.
“Program ini bukan sekadar soal makan siang. MBG memiliki nilai luhur: membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Selain itu, aktivitas ekonomi di daerah pun ikut bergairah—warung sembako makin ramai, tukang sayur laris, dan banyak ibu rumah tangga memperoleh penghasilan tambahan,” ujar Muzani yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas gizi sejak dini juga berpotensi menurunkan beban pembiayaan kesehatan nasional di masa mendatang.
“Kalau anak-anak tumbuh sehat dan kuat, maka beban BPJS ke depan bisa berkurang,” tambahnya.
Pemerintah Perbaiki Sistem MBG Usai Kasus Keracunan
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis kini tengah menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah laporan kasus dugaan keracunan di beberapa daerah, yang menimpa ratusan hingga ribuan siswa.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah langsung mengambil langkah korektif dengan menutup sementara beberapa dapur umum MBG yang bermasalah. Selain itu, pemerintah mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi kembali.
Evaluasi juga dilakukan terhadap proses pengolahan makanan, rekrutmen juru masak, serta tata kelola distribusi agar penyaluran MBG berjalan lebih aman, higienis, dan berkualitas.
Program MBG merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan peningkatan kualitas gizi anak bangsa untuk menciptakan generasi emas Indonesia 2045. (RH)
