PRADANAMEDIA / WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat gebrakan kontroversial. Pada Senin (25/8), ia mengisyaratkan rencana pemerintahannya untuk mengganti nama Kementerian Pertahanan (Department of Defense/DoD) menjadi Kementerian Perang (Department of War).
Trump menilai, penyebutan “Kementerian Perang” akan lebih mencerminkan sikap agresif dan ofensif militer AS dibanding sekadar bertahan. “Ketika kita memenangi Perang Dunia I dan II, namanya adalah Kementerian Perang. Dan bagi saya, memang begitu seharusnya,” ujar Trump dalam konferensi pers bersama Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, sebagaimana dilaporkan Politico.
Menurut Trump, perubahan nama itu juga berkaitan dengan warisan sejarah kejayaan militer AS. “Semua orang senang ketika kita dikenal sebagai bangsa pemenang. Kemudian nama itu diganti menjadi Kementerian Pertahanan, yang menurut saya kurang merepresentasikan kekuatan sejati kita,” tegasnya.
Sejarah Singkat
Kementerian Perang AS berdiri sejak 1789 hingga 1947. Saat itu, Presiden Harry Truman memutuskan menggantinya menjadi Kementerian Pertahanan. Perubahan dilakukan agar kendali militer lebih terpusat, sekaligus memisahkan Angkatan Darat dengan Angkatan Udara, serta menggabungkannya dengan Angkatan Laut yang sebelumnya independen.
Sinyal Politik Trump
Trump bukan sekali ini saja menyinggung isu tersebut. Pada pertemuan NATO bulan Juni lalu, ia sempat menyebut Menteri Pertahanan Pete Hegseth dengan sebutan “Menteri Perang”. Ia juga menegaskan bahwa militer AS tak boleh hanya bersifat defensif. “Kami tidak hanya ingin bertahan, kami juga ingin menyerang,” ucapnya di Ruang Oval Gedung Putih.
Namun, wacana ini bukan tanpa hambatan. Mengingat Kementerian Pertahanan dibentuk melalui undang-undang, perubahan nama tetap membutuhkan persetujuan Kongres. Hingga kini, Pentagon belum memberikan tanggapan resmi.
Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Anna Kelly, menyatakan bahwa fokus utama Trump adalah memperkuat peran pejuang perang di Pentagon. Sementara itu, Hegseth sendiri sempat melontarkan pertanyaan terbuka kepada publik lewat akun X pada Maret lalu: “Mana yang lebih baik, Kementerian Pertahanan atau Kementerian Perang?”
Analisis
Langkah Trump ini dinilai bukan sekadar simbolis. Penggunaan istilah “Perang” menegaskan orientasi kebijakan luar negeri AS yang lebih agresif di bawah kepemimpinannya. Sebagian pengamat melihatnya sebagai upaya Trump menghidupkan kembali narasi kejayaan militer AS di abad ke-20, sekaligus menantang arsitektur keamanan internasional pasca-Perang Dunia II. (RH)
