PRADANAMEDIA/PALANGKA RAYA, 20 Agustus 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memantapkan langkah implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data di Aula Lewu Pancasila, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng, Rabu (20/8). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalteng, Herson B. Aden.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/685/DPMDes/VII/2025 tertanggal 31 Juli 2025, yang meminta data terkini dari desa-desa sebagai dasar pelaksanaan program tersebut.
Dalam arahannya, Herson menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara Dinas PMD dan Dinas Sosial, sebagai pelaksana utama. Ia juga menginstruksikan agar kedua dinas ini mulai mengalokasikan program Kartu Huma Betang Sejahtera dalam rencana anggaran tahun 2026.
“Program ini mencakup delapan kegiatan utama yang akan disinergikan dengan seluruh SOPD terkait. Tujuannya agar pelaksanaannya selaras dengan visi pembangunan daerah dan terkoordinasi baik dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten dan kota,” jelas Herson.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai level pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga desa. Hal ini bertujuan menyamakan persepsi dan pola pikir dalam mewujudkan program yang berpihak pada masyarakat desa. “Gubernur menginginkan agar program ini benar-benar lahir dari desa, sehingga tak ada lagi desa yang tertinggal, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” tegas Herson.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Kalteng, H. Aryawan, menyampaikan bahwa program Kartu Huma Betang Sejahtera ditargetkan mulai dijalankan paling lambat tahun 2026. “Pada 29 Agustus nanti, kita harapkan sudah memiliki gambaran data yang lebih konkret untuk memetakan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh para Kepala Dinas PMD dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda Provinsi, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. (AK)
