Pradanamedia/Palangka Raya — Menyikapi video viral yang berisi pernyataan sikap Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang menuai kontroversi, Paguyuban Brawijaya Kalimantan Tengah (PBJT) menggelar deklarasi resmi pada Selasa sore, 22 Juli 2025, di Sekretariat Brawijaya, Jalan G. Obos XVIII, Palangka Raya. Kegiatan ini sekaligus menjadi klarifikasi bahwa PBJT tidak memiliki hubungan apa pun dengan GSJT.
Deklarasi tersebut diikuti oleh perwakilan dari tiga paguyuban, yakni Paguyuban Brawijaya, Pakuwojo Kalteng, dan Paguyuban Pawarros, dengan total peserta sebanyak 20 orang. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyampaikan dukungan penuh terhadap program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, seperti filosofi Huma Betang.
“Kami warga Jawa Timur yang tergabung dalam Paguyuban Brawijaya Kalteng siap mendukung pembangunan di Bumi Tambun Bungai. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” tegas salah satu perwakilan.
Mereka juga menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Kalteng dalam menertibkan kendaraan angkutan yang melebihi kapasitas atau Over Dimension Over Load (ODOL), sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Mengenai video viral GSJT yang berisi seruan penutupan empat pelabuhan, PBJT secara tegas mengecam isi video tersebut karena dianggap bisa memecah belah kerukunan yang selama ini terjaga di Kalimantan Tengah. Mereka meminta GSJT untuk segera melakukan klarifikasi, meminta maaf secara terbuka kepada Gubernur Kalteng, serta menarik dan menghentikan penyebaran video tersebut.
Ketua PBJT juga menegaskan bahwa GSJT tidak memiliki keterkaitan struktural maupun emosional dengan Paguyuban Brawijaya Kalteng. “Kami ingin meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat. GSJT bukan bagian dari kami dan tidak mewakili aspirasi warga Jawa Timur di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Pihak PBJT juga telah melakukan komunikasi dengan koordinator sopir truk Jawa Timur, H. Nur Hasan, untuk menjembatani dialog dan penyelesaian secara baik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Diharapkan, persoalan ini dapat segera dituntaskan secara damai agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Ketua PBJT juga menyebut telah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Kalteng dan siap mendukung setiap langkah mediasi yang diambil oleh pemerintah. (AK)
