PRADANAMEDIA/ PALANGKA RAYA, PROKALENG.CO – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2025-2030, Agustiar Sabran dan Edy Pratowo, menghadapi berbagai tantangan besar dalam kepemimpinan mereka. Salah satu tantangan utama yang disoroti oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Palangka Raya (UPR), Jhon Retei Alfri Sandi, adalah efisiensi anggaran yang saat ini menjadi isu nasional dan berimbas hingga tingkat daerah.
“Efisiensi anggaran tengah berlangsung di seluruh daerah, termasuk kementerian di tingkat lokal. Dalam kondisi ini, kepala daerah harus mampu mengelola sumber daya yang tersedia dengan optimal, termasuk memanfaatkan anggaran yang telah mengalami refocusing agar tetap efektif dan efisien,” ujar Jhon, Jumat (21/2).
Selain manajemen anggaran, Jhon menekankan pentingnya pencapaian kinerja dalam 100 hari pertama kepemimpinan. Menurutnya, pemerintahan baru perlu segera melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan tetap berpegang pada visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Prioritas utama harus diberikan pada pembukaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Jhon menyoroti pentingnya menarik investasi yang sesuai dengan karakteristik sumber daya daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
“Keterlibatan dunia usaha dan sektor swasta sangat penting dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dengan adanya pekerjaan dan pendapatan tetap, kesejahteraan masyarakat Kalteng dapat meningkat secara signifikan,” jelasnya.
Dari segi infrastruktur, keterbatasan anggaran dan kebijakan refocusing seringkali menyebabkan penundaan proyek-proyek vital. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi dan memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
“Gubernur harus mampu mengidentifikasi wilayah dengan potensi ekonomi yang tinggi untuk didorong agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Fokusnya adalah memperkuat sektor ekonomi makro, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Di sektor ekonomi mikro, dukungan bagi UMKM dan koperasi harus lebih diperkuat,” beber Jhon.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian, mengingat daya saingnya dengan daerah lain masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, program-program pariwisata harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional agar lebih efektif.
Selain itu, Jhon menekankan pentingnya sinergi antara gubernur, wakil gubernur, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan kebijakan strategis yang dapat mempercepat realisasi pembangunan.
“Dengan pengalaman yang dimiliki Edy Pratowo serta latar belakang Agustiar Sabran sebagai pengusaha dengan jaringan luas, kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keuntungan dari hubungan dekat antara gubernur baru dengan pemimpin sebelumnya. Transisi pemerintahan dapat berjalan lebih mulus tanpa perlu restrukturisasi birokrasi besar-besaran, cukup dengan evaluasi, penguatan, dan sinkronisasi kebijakan agar sejalan dengan visi dan misi gubernur.
Tak hanya itu, Jhon menekankan pentingnya hubungan politik gubernur dengan kelompok Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusungnya dalam pemilihan. Kedekatan politik ini dapat menjadi peluang untuk mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mendukung masuknya program strategis nasional ke Kalimantan Tengah.
“Dukungan politik yang kuat bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Kalteng dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (RH)
