PRADANAMEDIA/ WASHINGTON DC – Dalam langkah yang mengejutkan, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pemangkasan hingga 1.600 personel dari Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) pada Minggu (24/2). Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) di bawah kepemimpinan Elon Musk. Langkah ini juga menandai upaya serius untuk menutup USAID sebagai lembaga utama penyaluran bantuan luar negeri serta instrumen soft power AS.
Sebelumnya, pemberitahuan internal menyebutkan bahwa sekitar 2.000 posisi akan dikurangi di seluruh AS. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa pemangkasan hanya akan berfokus pada 1.600 pegawai. Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan tersebut, seperti dilansir awak media pada Senin (24/2).
Serikat Pekerja dan Pejabat USAID Kecewa
Langkah ini dinilai sebagai pukulan telak bagi serikat pekerja pemerintah yang selama ini menentang rencana penutupan USAID. Pada Jumat (21/2), hakim federal telah membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk memberikan cuti administratif kepada ribuan pegawai USAID yang terdampak kebijakan ini.
Marcia Wong, mantan pejabat senior USAID, mengkritik keputusan ini dengan menyebut bahwa pemerintahan Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio kurang memiliki visi ke depan. “USAID memiliki keahlian dan kapasitas unik dalam merespons krisis global. Ketika wabah penyakit terjadi atau populasi mengungsi, para ahli USAID adalah yang pertama dikerahkan untuk memberikan bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, seorang mantan pejabat USAID yang tidak ingin disebutkan namanya menyoroti bahwa pemberitahuan pemecatan harus disertai tindak lanjut yang lebih konkret. “Pemberitahuan itu harus diikuti dengan dokumen resmi yang ditandatangani oleh pihak berwenang untuk memastikan kepastian hukum bagi para pegawai yang terdampak,” katanya.
Kebijakan Trump Sejak Awal Pemerintahan
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan Trump sejak awal masa jabatannya, termasuk penghentian sementara bantuan luar negeri selama 90 hari serta penghentian pendanaan untuk program yang menangani kelaparan, penyakit mematikan, dan penyediaan tempat berlindung bagi jutaan orang terlantar di seluruh dunia.
Keputusan untuk memangkas USAID menimbulkan pertanyaan besar: apakah AS tengah mengurangi perannya dalam pembangunan global dan bantuan kemanusiaan? Jika USAID benar-benar ditutup, banyak negara berkembang yang selama ini bergantung pada bantuan AS mungkin harus mencari sumber dukungan baru.
Dengan kebijakan ini, pemerintahan Trump dan Elon Musk tampaknya berupaya mengubah kebijakan luar negeri AS secara drastis. Namun, apakah langkah ini akan membawa manfaat bagi kepentingan nasional atau justru melemahkan posisi AS di panggung internasional? Waktu yang akan menjawab. (RH)
