PRADANAMEDIA l PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah belum sepenuhnya tuntas. Meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, ancaman kebakaran di lahan gambut masih membayangi karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali muncul sewaktu-waktu.

Situasi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Karhutla terhadap KSPEAN di Provinsi Kalimantan Tengah, yang digelar di Istana Isen Mulang, Jalan Brigjen Katamso, Kota Palangka Raya, Minggu (1/11/2026).

Rapat yang dimulai sekitar pukul 08.50 WIB itu dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, perwakilan Kodam XXII/Tambun Bungai, BPBD, BMKG, para kepala daerah serta sejumlah perangkat daerah. Sekitar 80 peserta mengikuti pertemuan tersebut.Dalam paparannya, Kapolda Kalteng menegaskan bahwa kondisi Karhutla tahun ini tidak bisa disamakan dengan kemarau biasa. Perbandingan harus melihat karakteristik kemarau yang dipengaruhi El Nino, mengingat peningkatan titik panas mulai terlihat sejak Agustus 2026.

Menurutnya, jumlah titik api di Kalteng relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi lain, termasuk Riau. Namun, persoalan utama justru terletak pada kebakaran gambut yang terjadi di bawah permukaan tanah. Api yang tidak terlihat dari atas ini membutuhkan teknologi pendukung, termasuk drone termal untuk mendeteksi titik panas tersembunyi.

Kapolda juga mengungkapkan informasi BMKG mengenai kemungkinan kembali terjadinya cuaca panas dalam satu pekan ke depan. Mengantisipasi kondisi tersebut, Polda Kalteng telah menyiapkan sekitar 3.400 personel untuk mendukung penanggulangan Karhutla.

Upaya pencegahan turut dilakukan melalui sosialisasi dan patroli Bhabinkamtibmas. Kapolda menyebut sekitar 90 persen kejadian Karhutla dipicu aktivitas manusia, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.Tidak hanya fokus pada pemadaman, jajaran Polda Kalteng juga melakukan bantuan kemanusiaan berupa distribusi air bersih dan pengiriman filter air milik Brimob untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air layak konsumsi.

Di sisi penegakan hukum, Kapolda menyampaikan bahwa sebanyak 25 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Karhutla di wilayah Kalteng.

Persoalan lain juga muncul dalam penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Upaya pembasahan terkendala sumur bor yang tidak mengeluarkan air. Untuk mengatasinya, petugas menyiapkan fleksibel tank dan menggunakan mesin pompa untuk mengambil air dari sungai.

Sementara itu, Pemprov Kalteng melalui Sekda menegaskan bahwa penanganan Karhutla masih menjadi prioritas. Sebab, turunnya hujan di sejumlah daerah belum menjamin kebakaran gambut benar-benar padam.

Berdasarkan analisis BMKG, curah hujan normal diperkirakan baru terjadi secara lebih luas pada akhir November 2026. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta tidak mengendurkan patroli, deteksi dini serta penanganan setiap indikasi kebakaran.

Persoalan ketersediaan sumber air juga menjadi perhatian. Mesin pompa, sumur bor, embung hingga kanal harus dioptimalkan agar proses pemadaman dan pembasahan lahan gambut tidak kembali terkendala ketika api muncul.Dalam kesempatan yang sama, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq memaparkan sejumlah langkah yang disiapkan untuk memperkuat penanganan Karhutla, terutama di kawasan rawan kebakaran berulang.

Di wilayah Jalan Telawang Raya, misalnya, terdapat kawasan seluas 362 hektare yang menjadi perhatian. Sebanyak 40 sumur bor dibangun oleh BWS, sementara 30 sumur bor lainnya dibangun BPBD dan masih dalam proses penelusuran lokasi.Untuk kawasan Tanjung Taruna hingga Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, pemerintah merencanakan pembasahan melalui pembangunan 240 unit sumur bor beserta pompa. Pengisian air ke kanal-kanal juga akan dilakukan sebagai langkah menjaga kelembapan lahan gambut.

Langkah serupa disiapkan untuk Kecamatan Sabangau. Pemerintah merencanakan pengerahan 30 regu pada pekan kedua untuk mengantisipasi potensi kekeringan berdasarkan informasi BMKG.Hanif juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah rawan kebakaran. Selain pencegahan, desa-desa di kawasan gambut perlu didorong agar mampu mengelola potensi lahannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Perhatian terhadap sektor perkebunan juga menjadi bagian dari evaluasi. Tercatat terdapat 219 izin perkebunan sawit di Kalteng. Hanif meminta adanya pertemuan rutin setiap bulan agar pengawasan terhadap konsesi perusahaan semakin kuat dan kejadian kebakaran di kawasan perkebunan dapat ditekan.

Dari sisi cuaca, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya menjelaskan bahwa Kalteng saat ini masih berada dalam masa peralihan menuju musim hujan.

Masyarakat diminta tidak terburu-buru menganggap musim kemarau telah berakhir. Sebab, curah hujan yang menjadi indikator masuknya musim hujan belum mencapai ambang 50 milimeter. Selain ancaman Karhutla, masyarakat juga diminta mulai mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan pada Desember mendatang.Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala daerah menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

Bupati Kapuas mengungkapkan bahwa wilayahnya memiliki 14 posko Karhutla, terdiri dari satu posko induk dan 13 posko kecamatan. Namun, persoalan lain yang tidak kalah serius adalah krisis air bersih di 12 kecamatan akibat sungai-sungai yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat mengalami kekeringan.

Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Kabupaten Kapuas. Menurutnya, luas kebakaran di wilayah tersebut jauh lebih besar dibandingkan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, tetapi belum mendapatkan sorotan yang sebanding.Dari Kabupaten Kotawaringin Barat, perhatian tertuju pada kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang menjadi habitat sekaligus kawasan konservasi orangutan. Bupati Kotawaringin Barat mengingatkan bahwa kebakaran di kawasan tersebut bukan hanya persoalan daerah, tetapi juga menyangkut perhatian dunia internasional.

Terlebih, di dalam kawasan tersebut terdapat tiga desa yang masih dihuni masyarakat. Pemerintah daerah pun berharap pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi dan kebutuhan penanganan Karhutla di kawasan tersebut.

Sementara itu, Kabupaten Katingan telah menurunkan status tanggap darurat Karhutla seiring berkurangnya titik api. Sebaliknya, Kabupaten Kotawaringin Timur masih memperpanjang status tanggap darurat karena sejumlah titik panas masih ditemukan.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur juga mengungkapkan bahwa medan yang sulit dijangkau menjadi kendala utama pemadaman. Sejumlah lokasi tidak dapat ditembus melalui jalur darat maupun dengan berjalan kaki sehingga penanganannya sangat bergantung pada kondisi alam dan turunnya hujan.

Persoalan berbeda disampaikan Bupati Pulang Pisau. Ia menyoroti kawasan Tumbang Nusa yang setiap tahun berulang kali mengalami kebakaran, sementara pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan dalam melakukan penanganan karena kawasan tersebut merupakan hutan yang kewenangannya berada di luar pemerintah daerah.

Menurutnya, pembasahan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kebakaran gambut kembali terjadi.Wali Kota Palangka Raya juga menyampaikan persoalan tata ruang dan sistem kanalisasi. Kota Palangka Raya yang diapit Sungai Kahayan dan Sungai Sabangau menghadapi ancaman luapan air ketika musim hujan. Karena itu, perbaikan tata ruang dan sistem kanal dinilai perlu dilakukan, meskipun membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Hanif menyatakan seluruh masukan dari kepala daerah dan instansi terkait akan dibawa ke pemerintah pusat dan disampaikan kepada Presiden atas izin Gubernur Kalteng.Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap kejadian kebakarannya, tetapi juga terhadap efektivitas langkah pencegahan dan penanganan yang selama ini diterapkan.

Hanif juga menyebut akan membangun kolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) untuk merumuskan langkah penanggulangan Karhutla yang lebih terarah.

Bahkan, persoalan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian tersendiri. Hanif menyatakan pihaknya akan memanggil direktur atau pimpinan perusahaan terkait untuk hadir di Jakarta.Langkah tersebut menjadi salah satu bagian dari evaluasi pemerintah terhadap tanggung jawab dunia usaha dalam mencegah kebakaran di wilayah konsesi masing-masing.

Rapat koordinasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan Karhutla di Kalteng tidak cukup diselesaikan hanya dengan memadamkan api. Ketersediaan air, tata kelola gambut, pengawasan perusahaan, penegakan hukum hingga kesiapan menghadapi perubahan cuaca menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan secara bersama-sama. (Red)