PALANGKA RAYA l PRADANAMEDIA — Persoalan keterlambatan pembayaran honor bagi relawan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, akhirnya mendapat kejelasan.

Setelah 3 bulan menanti, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memberikan klarifikasi resmi terkait kendala pencairan hak para relawan tersebut.

Fairid menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya sama sekali tidak ada niat untuk menahan honor para relawan yang telah berjuang di garis depan penanganan kebakaran. Keterlambatan ini murni disebabkan oleh prosedur teknis administrasi yang sedang berlangsung.

“Keterlambatan terjadi karena proses administrasi APBD Perubahan belum rampung,” jelas Fairid.

Lebih lanjut dijelaskan, anggaran honor relawan untuk tahap kedua dan ketiga dialokasikan melalui dana Belanja Tak Terduga (BTT). Sesuai aturan penganggaran, pencairan dana BTT wajib melewati mekanisme pergeseran anggaran terlebih dahulu.
Pemkot memastikan seluruh alokasi dana untuk pembayaran honor relawan sebenarnya sudah siap dan dianggarkan.

Begitu seluruh tahapan administrasi dan pergeseran anggaran selesai, dana BTT tersebut akan langsung disalurkan ke BPBD Kota Palangka Raya untuk segera dicairkan kepada para relawan.

Sebagai informasi, Pemkot Palangka Raya mencatat total anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan Karhutla di wilayahnya sejauh ini telah mencapai Rp4,8 miliar. (AK)