Jakarta, pradanamedia – Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan lahan pertanian sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (9/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Nusron menyampaikan bahwa perlindungan lahan sawah dan kawasan pertanian merupakan arahan langsung Presiden sebagai langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, kondisi global yang penuh ketidakpastian menuntut pemerintah memastikan ketersediaan lahan pertanian tetap terjaga.

“Ketahanan pangan dan swasembada pangan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga sawah dan lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” ujarnya.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan target perlindungan LP2B sebesar 87 persen dari total Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di setiap daerah. Target itu diharapkan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan produktif dari ancaman alih fungsi.

Pada forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat apresiasi karena berhasil melampaui target nasional. Berdasarkan data yang dipaparkan, Sulawesi Selatan telah menetapkan LP2B mencapai 88,05 persen dari total lahan sawah yang dilindungi.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional di sektor pangan. Pemerintah berharap langkah serupa dapat diikuti daerah lain guna memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pertanian di masa mendatang. (abi)