Malang, Pradanamedia — Bank Indonesia tak lagi sekadar bicara angka. Di tengah tekanan global yang kian kompleks, bank sentral mulai terang-terangan menempatkan media sebagai aktor strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi. Itu terlihat dalam forum Capacity Building Media dan Akademisi se-Kalimantan 2026 yang digelar di Malang, Rabu (6/5/2026).

Mengusung tema penguatan sinergi komunikasi, kegiatan ini bukan sekadar pelatihan biasa. Ada pesan yang lebih dalam: perang menjaga ekonomi kini juga berlangsung di ruang publik, dan jurnalis menjadi salah satu “penentu arah” persepsi.

Deputi Kepala Perwakilan BI Kalimantan Selatan, Aloysius Donanto, secara gamblang menegaskan bahwa ekonomi tidak berdiri di atas data semata. Kepercayaan publik menjadi faktor penentu yang tak kalah krusial.

“Ekonomi itu separuh angka, separuh trust. Dan trust itu dibangun lewat narasi,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan perubahan pendekatan BI—dari sekadar pengendali moneter menjadi pengelola ekspektasi publik. Dalam konteks ini, media tidak lagi netral sepenuhnya, melainkan ikut berperan sebagai opinion maker yang bisa memperkuat atau justru mengguncang stabilitas.

Di tengah tekanan nilai tukar, ancaman pengangguran, hingga dinamika global, BI menilai konsistensi kebijakan harus diiringi dengan komunikasi yang presisi. Tanpa itu, kebijakan berisiko salah dipahami dan memicu reaksi negatif pasar.

Sorotan lain datang dari potensi Kalimantan yang disebut sebagai “lumbung strategis” nasional—baik energi maupun pangan. Namun, potensi itu dinilai belum sepenuhnya optimal tanpa dukungan iklim investasi yang stabil dan arah hilirisasi yang jelas.

Dalam forum tersebut, nama Danantara turut disinggung sebagai salah satu instrumen yang diharapkan mampu mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Brawijaya, Prof. Gunawan Prayitno, mengingatkan bahwa hilirisasi bukan sekadar jargon pembangunan. Ia menyoroti adanya risiko besar jika transformasi ekonomi tidak dibarengi peningkatan kapasitas SDM dan literasi publik.

“Hilirisasi tanpa kesiapan bisa menciptakan ketimpangan baru,” sindirnya.

Diskusi pun berkembang ke isu yang lebih sensitif: benturan antara percepatan hilirisasi dan keberlanjutan lingkungan. Sejumlah peserta menilai, ambisi pembangunan di Kalimantan berpotensi berbenturan dengan daya dukung ekosistem jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Tak kalah penting, muncul kritik halus terhadap lemahnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah—yang selama ini kerap menjadi penghambat realisasi proyek strategis.

Di sisi lain, BI tampak serius membenahi “cara bercerita” ekonomi. Workshop editorial yang melibatkan jurnalis senior nasional menjadi bagian dari strategi untuk memastikan narasi ekonomi tidak hanya akurat, tetapi juga menarik dan mudah dicerna publik.

Langkah ini menandai satu hal penting: stabilitas ekonomi tidak lagi cukup dijaga lewat kebijakan, tetapi juga lewat bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan.

Di era banjir informasi, persepsi bisa bergerak lebih cepat daripada data. Dan di situlah, peran media menjadi medan yang tak bisa lagi diabaikan. (AK)