Jakarta, Pradanamedia – Pemerintah kembali mengangkat wacana yang nyaris tak pernah benar-benar hilang dari peredaran: kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kali ini, rencana tersebut disebut-sebut akan mulai berlaku pada 20 April, menyasar seluruh kelas peserta—dari kelas 1 hingga kelas 3. Di balik keputusan ini, satu alasan lama kembali dijadikan tameng: defisit kronis dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun persoalannya tak sesederhana angka minus di laporan keuangan. Kenaikan iuran selalu dijual sebagai solusi, tetapi jarang disertai evaluasi transparan soal efektivitas pengelolaan dana yang sudah berjalan bertahun-tahun. Publik pun kembali ditempatkan pada posisi yang sama—diminta membayar lebih, tanpa jaminan kualitas layanan ikut terkerek naik.

Defisit yang diproyeksikan membengkak menjadi justifikasi utama. Pemerintah seolah berpacu dengan waktu untuk menambal lubang anggaran. Tetapi langkah ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah persoalan BPJS murni soal kurangnya pemasukan, atau justru cerminan dari tata kelola yang belum optimal?

Di lapangan, keluhan peserta masih berulang—dari antrean panjang, keterbatasan fasilitas, hingga layanan yang dirasa tidak sebanding dengan iuran yang dibayarkan. Dalam konteks ini, rencana kenaikan iuran berpotensi memicu resistensi baru, terutama dari kelompok masyarakat yang sudah lebih dulu tertekan oleh biaya hidup.

Alih-alih menjadi solusi komprehensif, kebijakan ini berisiko hanya menjadi langkah tambal sulam. Tanpa pembenahan struktural dan transparansi pengelolaan, kenaikan iuran justru bisa memperlebar jurang kepercayaan antara publik dan pengelola sistem jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan memang membutuhkan keberlanjutan finansial. Tetapi jika beban itu terus dialihkan ke peserta tanpa reformasi nyata, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar angka defisit—melainkan legitimasi sistem itu sendiri di mata masyarakat. (AK)