Jakarta, Pradanamedia — Jaminan keamanan penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang disampaikan Arab Saudi bukan sekadar pernyataan diplomatik. Di balik itu, tersirat pesan tegas: kendali penuh tetap berada di tangan otoritas Kerajaan. Dilangsir dari kompasTv Kamis(16/4/2026).

Pernyataan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pejabat Indonesia dengan perwakilan Arab Saudi, termasuk Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi, serta otoritas sektor haji yang berada di bawah koordinasi Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah.

Arab Saudi menegaskan komitmennya dalam menjamin keamanan jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah terbesar. Namun, di titik ini pula muncul pertanyaan mendasar: apakah Indonesia cukup hanya menjadi penerima jaminan?

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa posisi tawar Indonesia dalam penyelenggaraan haji masih belum optimal. Padahal, dengan kontribusi jemaah terbesar setiap tahun, Indonesia memiliki potensi besar untuk menekan peningkatan layanan, transparansi biaya, hingga perlindungan jemaah.

Masalah klasik seperti akomodasi, distribusi layanan, hingga manajemen jemaah masih kerap berulang. Jaminan keamanan dari Arab Saudi tentu penting, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan tata kelola dari dalam negeri.

Di sinilah urgensi perubahan arah kebijakan diperlukan. Diplomasi haji tidak boleh berhenti pada seremoni dan pernyataan normatif. Indonesia harus bergerak dari posisi pasif menuju aktor yang aktif menentukan standar layanan bagi warganya sendiri.

Haji bukan sekadar ibadah tahunan. Ia adalah arena diplomasi, ekonomi, dan manajemen berskala global. Dan hingga kini, Indonesia masih terlihat belum sepenuhnya memainkan peran strategisnya. (AK)