Buntok, Pradanamedia – Program pemenuhan gizi yang digadang-gadang jadi garda depan perbaikan kualitas kesehatan justru mulai tersendat di lapangan. Bukan karena kekurangan bahan pangan, tapi persoalan mendasar: limbah.

Fakta terbaru menunjukkan, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Barito Selatan mulai dihentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penyebabnya bukan hal sepele—ketidakmampuan memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Standar Ada, Kesiapan Dipertanyakan

Dari hasil koordinasi dengan Fitri Ayu selaku Koordinator Wilayah SPPG, BGN mengambil langkah tegas: menghentikan sementara (suspend) operasional SPPG yang tidak memiliki IPAL dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Secara normatif, alasan ini tak terbantahkan—keamanan pangan dan kebersihan lingkungan memang tidak bisa ditawar. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar:

mengapa fasilitas dasar seperti IPAL belum siap sejak awal program dijalankan?

Efek Domino Mulai Terlihat

Per 4 April 2026, dari total 5 SPPG di Barito Selatan, satu unit sudah resmi berhenti operasional, sementara satu lainnya dalam tahap renovasi. Artinya, hampir separuh kapasitas layanan gizi di wilayah ini terganggu.

Yang lebih mengkhawatirkan, penghentian ini belum berhenti di satu titik. Sinyal kuat menunjukkan akan ada SPPG lain yang menyusul dihentikan jika tidak segera memenuhi standar.

Ini bukan lagi soal teknis—ini potensi krisis layanan.

SPPG Tersandung di Hal Paling Dasar

Salah satu unit yang terdampak adalah SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari di Jalan Tugu. Penghentian ini menjadi contoh konkret bahwa program besar bisa tersandung pada aspek paling fundamental: sanitasi.

Ironisnya, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi justru berisiko menciptakan masalah kesehatan baru jika standar lingkungan diabaikan.

Antara Ambisi Program dan Realita Lapangan

Kebijakan BGN memang terlihat tegas dan terukur. Namun di lapangan, realitas berbicara lain—kesiapan infrastruktur belum sejalan dengan ambisi program.

Jika penghentian terus berlanjut, dampaknya bukan hanya pada operasional SPPG, tapi langsung menyentuh masyarakat penerima manfaat. (AK)