Palangka Raya, Pradanamedia – Apel siaga Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kalimantan Tengah bukan sekadar seremoni pembuka. Ia menandai dimulainya operasi besar negara untuk “membaca” kondisi ekonomi daerah. Masalahnya, membaca bukan berarti memahami—dan di sinilah potensi bias itu muncul.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng mengklaim siap turun lapangan. Ribuan petugas disiapkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha, dari warung kecil hingga bisnis berbasis digital. Targetnya ambisius: data komprehensif sebagai dasar kebijakan pembangunan.

Namun ambisi ini tidak berdiri di ruang hampa.

Ekonomi Nyata vs Data Formal

Struktur ekonomi Kalimantan Tengah masih didominasi sektor informal. Artinya, sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki pencatatan keuangan yang rapi, bahkan tidak sedikit yang berjalan tanpa legalitas jelas.

Dalam kondisi seperti ini, sensus berisiko hanya menangkap “permukaan”, bukan realitas utuh. Pelaku usaha bisa saja menjawab sekadarnya, atau bahkan menahan informasi—terutama jika menyangkut omzet dan tenaga kerja.

Di sisi lain, petugas lapangan bekerja dalam tekanan waktu dan target. Kombinasi ini berpotensi melahirkan data yang cepat terkumpul, tetapi dangkal secara kualitas.

Digitalisasi: Solusi atau Ilusi?

SE2026 mengandalkan metode hybrid: online dan wawancara langsung. Secara konsep, ini modern. Tapi implementasinya belum tentu mulus.

Sebagian pelaku usaha di daerah belum sepenuhnya akrab dengan sistem digital. Sementara itu, metode door to door tetap menghadapi persoalan klasik: akses wilayah, kepercayaan publik, dan akurasi jawaban.

Alih-alih mempercepat, digitalisasi bisa menjadi sekadar “lapisan kosmetik” jika tidak diiringi kesiapan infrastruktur dan literasi.

Kepercayaan Publik Jadi Titik Lemah

BPS berharap masyarakat kooperatif. Tetapi harapan ini bertumpu pada satu hal krusial: kepercayaan.

Tanpa transparansi tentang bagaimana data digunakan, wajar jika sebagian pelaku usaha bersikap defensif. Apalagi di tengah kekhawatiran data bisa berdampak pada pajak atau pengawasan usaha.

Di titik ini, sensus ekonomi bukan hanya soal teknis pendataan, melainkan juga soal legitimasi institusi.

Taruhan Kebijakan

Data SE2026 akan menjadi dasar perencanaan ekonomi ke depan—mulai dari UMKM, investasi, hingga transformasi digital. Artinya, jika datanya bias, maka kebijakannya pun berpotensi meleset.

Kalimantan Tengah tidak kekurangan potensi ekonomi. Yang sering bermasalah adalah akurasi membaca potensi tersebut.

Lebih dari Sekadar Sensus

SE2026 seharusnya menjadi momentum koreksi cara negara mengumpulkan dan memaknai data. Tapi tanpa pembenahan pada aspek kejujuran responden, kapasitas petugas, dan kepercayaan publik, sensus ini berisiko menjadi rutinitas mahal dengan hasil yang biasa saja.

Apel siaga telah digelar. Sistem sudah disiapkan.
Pertanyaannya tinggal satu: apakah data yang dihasilkan nanti benar-benar mencerminkan kenyataan, atau hanya versi yang “terlihat rapi” di atas kertas? (AK)