Pradanamedia, Kotawaringin Timur – Dukungan terhadap posisi struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, dukungan datang dari tokoh agama Hindu Kaharingan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Basir Santuen Adi, selaku Wakil Ketua I Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Kotawaringin Timur, menyatakan dukungan penuhnya terhadap Polri yang secara kelembagaan tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian mana pun, termasuk wacana Kementerian Kepolisian.
Menurut Basir, penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan langkah tepat dan strategis untuk menjaga netralitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Dengan struktur tersebut, Polri diharapkan mampu bekerja secara profesional, adil, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik sektoral.
“Polri memiliki peran vital dalam mengayomi masyarakat, menegakkan hukum, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, netralitas dan independensi Polri harus dijaga,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Polri di bawah komando langsung Presiden akan memperkuat fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan.
“Dengan posisi yang tepat, Polri dapat terus berkontribusi dalam menciptakan rasa keadilan, menjaga persatuan, serta memastikan Indonesia tetap aman, seimbang, dan jaya untuk selama-lamanya,” tambahnya.
Basir Santuen Adi pun menyampaikan harapannya agar Polri terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia. (AK
