PRADANAMEDIA, PALANGKA RAYA – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) sekaligus Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palangka Raya, Ustadz H. Syahrun, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia.

Dalam keterangannya kepada media, Ustadz Syahrun menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, perubahan struktur tersebut berpotensi mengganggu netralitas, profesionalitas, serta proporsionalitas Polri dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

“Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, dikhawatirkan akan muncul kepentingan sektoral yang dapat memengaruhi netralitas dan independensi Polri,” ujar Ustadz Syahrun, Jumat (30/01/26).

Sebagai tokoh agama yang berperan aktif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, ia menilai posisi Polri di bawah Presiden justru memperkuat profesionalitas institusi kepolisian dalam menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Hal tersebut penting agar Polri tetap mampu bertindak proporsional dalam setiap penanganan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polri yang profesional dan netral akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan struktur yang tepat, Polri dapat menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sesuai amanat undang-undang,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa semangat reformasi Polri harus terus dijaga dan diperkuat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendekatan humanis, serta akuntabilitas institusi. Dengan demikian, kehadiran Polri benar-benar dirasakan sebagai penjaga keamanan yang adil dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

Ustadz Syahrun berharap dukungan dari berbagai elemen bangsa, termasuk tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan, dapat menjadi energi positif bagi Polri untuk terus berbenah dan memperkuat perannya dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di tengah masyarakat. (HSL)