Pradanamedia/Palangka Raya – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp5,4 triliun, berkurang sekitar 34,71 persen atau setara Rp2,9 triliun dari APBD 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun.

Kondisi tersebut berdampak pada menyempitnya ruang fiskal pemerintah daerah, sehingga menuntut pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati, efisien, dan berorientasi pada hasil. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan serta kualitas pelayanan publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa penurunan anggaran disikapi dengan kebijakan efisiensi serta penajaman skala prioritas belanja daerah.

“Penurunan APBD 2026 memang signifikan. Karena itu, pemerintah provinsi harus melakukan penyesuaian kebijakan anggaran secara rasional dan terukur, dengan memfokuskan belanja pada sektor-sektor wajib dan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Leonard di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, sektor yang tetap menjadi perhatian utama meliputi pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Ketiga sektor tersebut dinilai sebagai fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan daerah.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama. Kami berupaya memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Selain efisiensi belanja, Leonard menambahkan bahwa Pemprov Kalteng juga mendorong penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta memperluas sinergi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan.

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang terarah, transparan, dan kolaboratif menjadi kunci agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi fiskal tersebut sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang kembali mengingatkan pentingnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

“Dengan keterbatasan yang ada, kita harus fokus pada kualitas belanja. Setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ke depan, Leonard menegaskan setiap OPD dituntut lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan, memastikan anggaran yang dialokasikan tepat sasaran serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meski APBD mengalami penurunan, Pemprov Kalimantan Tengah memastikan komitmen menjaga pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap menjadi prioritas utama. (AK)