PRADANAMEDIA/JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah genap berusia satu tahun. Dalam waktu singkat, arah politik nasional mulai terbentuk. Pemerintah memilih jalan politik yang merangkul demi menjaga persatuan dan stabilitas bangsa. Sejak awal, Prabowo tidak ingin polarisasi pascapemilu terus berlanjut. Ia memilih langkah konsolidasi dan mengajak semua kekuatan politik, termasuk yang dulu menjadi lawan, untuk bekerja bersama. Menurutnya, pembangunan hanya bisa berjalan jika bangsa bersatu.
Pendekatan inklusif itu terlihat dari susunan Kabinet Merah Putih. Prabowo mengajak tokoh dari berbagai partai, seperti Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang kini menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat, dan Abdul Kadir Karding yang menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari PKS, Yassierli dipercaya sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Bahkan, Mahfud MD yang dulu menjadi rival politik disebut akan bergabung dalam Komite Reformasi Polri. Langkah ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk menempatkan kerja sama di atas perbedaan.
Melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, pemerintah mendapat dukungan besar di DPR—sekitar 81 persen kursi. Sementara itu, PDI Perjuangan memilih menjadi penyeimbang, bukan oposisi. Mereka tetap mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun akan mengkritisi bila ada yang dianggap keliru. Situasi ini menciptakan keseimbangan baru dalam politik nasional: pemerintah mendapat dukungan kuat, tapi fungsi kontrol tetap berjalan.
Semangat merangkul juga terlihat dari kebijakan rekonsiliasi. Pemerintah memberi amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, dua tokoh yang dulu berseberangan. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Prabowo ingin menurunkan suhu politik dan membuka lembar baru untuk persatuan nasional.
Meski stabilitas politik penting, tantangan tetap ada—yakni menjaga agar demokrasi tidak kehilangan daya kritis. Peran masyarakat sipil, media, dan partai penyeimbang tetap dibutuhkan untuk memastikan pemerintah bekerja secara transparan dan bertanggung jawab.
Dengan situasi politik yang stabil, pemerintah bisa fokus menjalankan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Rumah Subsidi, dan penguatan ekonomi nasional. Semua program ini butuh dukungan lintas partai dan suasana politik yang tenang agar manfaatnya bisa langsung dirasakan rakyat.
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah baru politik Indonesia. Kekuasaan digunakan untuk menyatukan, bukan memecah. Langkah ini belum sempurna, tapi menjadi pondasi penting untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih stabil, kuat, dan bersatu. (AK)
