PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA – Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai masih sangat minim. Hingga kini, hanya Bank Kalteng yang mampu menunjukkan kinerja signifikan dalam menopang keuangan daerah.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kalteng Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Rabu (15/10). Dalam pandangan Fraksi Demokrat yang dibacakan anggota DPRD, Muhajirin, fraksi mempertanyakan mengapa hanya satu BUMD yang mampu memberi sumbangan nyata terhadap PAD, sementara dua lainnya belum menunjukkan hasil yang optimal.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, mengakui bahwa saat ini kontribusi terbesar PAD memang masih ditopang oleh Bank Kalteng.
“Bank Kalteng telah menunjukkan kinerja keuangan yang positif, dengan pertumbuhan laba berkelanjutan dan penerapan tata kelola perusahaan yang sehat,” ujar Leonard saat membacakan tanggapan Gubernur Kalteng terhadap pandangan fraksi.
Sementara dua BUMD lainnya, yakni PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur, hingga kini belum memberikan kontribusi berarti bagi PAD provinsi.
Leonard menyampaikan, Pemprov Kalteng akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyertaan modal, kinerja investasi, dan potensi peningkatan dividen dari kedua BUMD tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat basis pendapatan daerah di tahun-tahun mendatang.
Selain mengevaluasi BUMD, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat transparansi dan efisiensi penerimaan PAD melalui penerapan sistem digital. Leonard menyebut, Pemprov telah mengimplementasikan berbagai kanal pembayaran non-tunai seperti e-Pahari dan aplikasi Samsat Huma Betang.
“Kami juga tengah memfinalisasi penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan mesin EDC (Electronic Data Capture) di seluruh loket pelayanan publik, termasuk di Kantor Samsat,” jelasnya.
Kebijakan digitalisasi ini, lanjut Leonard, menjadi bagian dari program Cashless Region atau wilayah bebas transaksi tunai yang tengah digencarkan oleh pemerintah daerah.
“Tujuannya adalah memperkuat integritas fiskal, mengurangi potensi kebocoran penerimaan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh,” tegasnya.
Upaya tersebut sejalan dengan strategi Pemprov Kalteng dalam memperluas sumber-sumber PAD di tengah penurunan dana transfer pusat, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi kinerja BUMD.
Meski Bank Kalteng terus menunjukkan performa positif dan menjadi salah satu aset strategis daerah, penguatan BUMD lain seperti Jamkrida dan Banama Tingang Makmur menjadi penting agar struktur PAD Kalteng tidak bergantung pada satu sumber utama. Evaluasi yang direncanakan diharapkan tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga menyentuh model bisnis, tata kelola, serta peran BUMD dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (RH)
