Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikenal juga sebagai BPJS Kesehatan, telah beroperasi selama sepuluh tahun, memberikan akses kesehatan kepada jutaan rakyat Indonesia. Untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan layanan kesehatan, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pengawasan yang ketat sangat penting untuk menghindari potensi penyelewengan dan korupsi yang dapat merugikan banyak pihak.
Namun, baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya skandal penyelewengan dana yang mencengangkan dalam sektor kesehatan. KPK menemukan bahwa sekitar 10% dari total anggaran kesehatan, atau sekitar Rp20 triliun, diduga telah dikorupsi. Ini menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran yang signifikan di sektor yang seharusnya mendukung kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan informasi ini dalam sambutannya pada Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2024, yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2024. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp150 triliun pada 2024 untuk mendukung layanan kesehatan bagi 98% penduduk Indonesia yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
Dengan anggaran sebesar itu, Alex menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan dana. Ia meminta BPJS Kesehatan untuk lebih memperhatikan tata kelola keuangan agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa selama pelaksanaan program, terdapat banyak kelemahan yang membuka peluang bagi kecurangan.
Menurutnya, kurangnya integritas dalam pengelolaan dana dapat berdampak negatif, seperti penyalahgunaan anggaran, menurunnya kepercayaan publik, dan ancaman terhadap keberlangsungan program JKN. “Kerugian akibat kecurangan di sektor kesehatan mencapai 10% dari pengeluaran untuk kesehatan masyarakat, yang setara dengan sekitar Rp20 triliun,” ungkap Alex.
Ia juga menjelaskan bahwa salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi adalah manipulasi data peserta dan penyalahgunaan layanan yang tidak diperlukan, seperti tindakan medis berlebihan atau pemberian obat yang tidak sesuai kebutuhan.
KPK berkomitmen untuk mencegah korupsi di sektor kesehatan dengan membangun ekosistem yang berintegritas bersama semua pemangku kepentingan, agar risiko kecurangan dapat diminimalkan. “Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Jika ada kecurangan yang terlihat, segera laporkan ke BPJS! Kini sudah ada fitur Whistle Blower System (WBS) untuk memudahkan pelaporan,” tegas Alex.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi pemerintah, fasilitas kesehatan, dan asosiasi profesi untuk mendukung keberlanjutan program JKN. Ia juga menyebutkan bahwa 2024 adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan transformasi layanan kesehatan dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas. “BPJS Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai inovasi, seperti penyederhanaan administrasi dan digitalisasi layanan,” jelas Ghufron.
Skandal penyelewengan dana kesehatan ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus memperbaiki sistem dan meningkatkan integritas. Korupsi di sektor kesehatan tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. (KN)
