PALANGKA RAYA, PRADANAMEDIA — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah belum menunjukkan tanda mereda. Hingga Agustus 2026, puluhan ribu titik panas terdeteksi di berbagai wilayah, ribuan kejadian kebakaran tercatat, sementara kualitas udara telah masuk kategori berbahaya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar Sabtu, 29 Agustus 2026, di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kajati Kalteng, Kabinda Kalteng, Sekda Kalteng, jajaran Forkopimda, BNPB, BPBD, Pusdalops PB Kalteng, BPBD Kota Palangka Raya serta unsur terkait lainnya. Sekitar 50 peserta mengikuti rapat tersebut.Puluhan Ribu Hotspot, Ribuan Hektare Terbakar

Kepala Pelaksana BPBD Kalteng memaparkan kondisi Karhutla berdasarkan data Januari hingga Agustus 2026. Tercatat 38.916 titik hotspot dan 2.090 kejadian Karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.028,73 hektare berdasarkan data BPBD Kalteng.

Sementara itu, data Kementerian Kehutanan berdasarkan pemantauan citra satelit mencatat luas lahan terbakar lebih tinggi, yakni mencapai 7.634,46 hektare.Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, mencapai 9.713 titik, disusul Kabupaten Kapuas sebanyak 7.039 titik dan Kota Palangka Raya sebanyak 5.138 titik.

Karhutla juga masih dilaporkan terjadi dan belum sepenuhnya tertangani di sejumlah wilayah, meliputi Kota Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Pulang Pisau, Kotawaringin Barat, Lamandau, Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Katingan, Sukamara dan Gunung Mas.

Yang lebih mengkhawatirkan, berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kondisi udara di wilayah Kalimantan Tengah telah masuk kategori berbahaya.Kapolda Soroti Laporan Lapangan: Jangan Selalu Dibilang Baik-baik SajaDalam rapat tersebut, Kapolda Kalteng menyoroti pentingnya pengecekan langsung kondisi di lapangan. Menurutnya, laporan dari kewilayahan tidak boleh hanya menggambarkan kondisi yang seolah-olah aman.Pengecekan ulang diperlukan untuk memastikan kondisi faktual Karhutla di setiap wilayah.

Sejumlah daerah dinilai telah melakukan langkah mitigasi dengan membangun kanal dan embung. Polda Kalteng juga telah mendirikan posko di Kecamatan Jekan Raya dan berencana menambah posko di sekitar Bandara Tjilik Riwut.Kapolda menegaskan, penggunaan water bombing memang diperlukan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses dari darat. Namun, strategi tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya pilihan.

Pemadaman dari darat tetap harus diperkuat agar penanganan api dapat dilakukan lebih efektif.Kapolda juga mengingatkan agar kebakaran tidak sampai merambah kawasan Taman Nasional Sebangau, karena dampaknya bukan hanya menjadi persoalan daerah, tetapi berpotensi mendapat perhatian internasional.Pangdam Kerahkan 185 Personel dan 40 Sumur Bor

Pangdam XXII/Tambun Bungai menyampaikan bahwa TNI telah mengambil sejumlah langkah penanganan. Sebanyak 40 titik sumur bor telah dikerjakan sebagai bagian dari upaya mendukung ketersediaan sumber air di lokasi rawan Karhutla.

Selain itu, sebanyak 185 personel ditempatkan di kawasan Tumbang Nusa untuk mendukung pemadaman. Posko dan tenda juga telah didirikan di wilayah Kelampangan. Pangdam turut mendorong dibentuknya jalur komunikasi khusus yang melibatkan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pangdam, Kapolda dan Kabinda agar koordinasi penanganan Karhutla dapat berlangsung lebih cepat dan tidak terhambat birokrasi.

Kejati Dorong Perusahaan Sawit Turun TanganKajati Kalteng menilai penanganan Karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan TNI-Polri.

Perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, perlu dilibatkan secara aktif dalam penanganan kebakaran di wilayahnya.Keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah. Karena itu, perusahaan didorong memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penanganan Karhutla.Kabinda Soroti Belum Adanya Posko Induk

Sementara itu, Kabinda Kalteng menyoroti persoalan koordinasi yang dinilai masih perlu diperkuat. Menurutnya, rapat koordinasi idealnya menghadirkan seluruh pimpinan daerah sehingga keputusan dan langkah penanganan Karhutla dapat berjalan dalam satu arah.

Ia juga menyoroti perlunya pemulihan dan pemeliharaan sarana-prasarana penanganan Karhutla. Keterbatasan anggaran tidak boleh membuat peralatan yang tersedia tidak siap digunakan ketika kondisi darurat terjadi. Kabinda juga menilai belum adanya posko induk berpotensi menyebabkan komunikasi tidak berjalan optimal dan munculnya perbedaan data antarinstansi.

Karena itu, diperlukan satu komando atau Satgas Karhutla tingkat provinsi yang memiliki kewenangan jelas dalam mengatur langkah penanganan di lapangan. BNPB Siagakan Helikopter, Satu Unit Didatangkan dari Vietnam

Dari unsur udara, BNPB menyampaikan bahwa saat ini dua helikopter telah disiagakan untuk mendukung penanganan Karhutla di Kalteng.Untuk Kota Palangka Raya, dukungan udara difokuskan sebagai langkah antisipasi agar asap tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Tjilik Riwut.

BNPB juga akan mendatangkan satu helikopter dari Vietnam yang akan dikhususkan untuk membantu penanganan Karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur.

BMKG: Musim Kering Masih Berlangsung, El Niño Diprediksi Bertahan hingga 2027 Kepala BMKG Kalteng memperingatkan bahwa kondisi cuaca masih menjadi tantangan serius.

Hasil monitoring menunjukkan Kalteng masih berada dalam periode musim kering dengan El Niño berintensitas tinggi. Potensi pertumbuhan awan juga relatif rendah sehingga peluang turunnya hujan masih terbatas.

Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September, sementara peningkatan curah hujan baru diperkirakan mulai terjadi pada Oktober dan November.

BMKG juga memperkirakan pengaruh El Niño dapat bertahan hingga awal 2027. Kondisi udara pada Agustus turut menjadi perhatian karena kualitas udara di sejumlah wilayah Kalteng berada dalam kategori buruk dan telah berdampak terhadap aktivitas penerbangan.

Posko Induk Karhutla Segera Dibentuk

Rapat koordinasi akhirnya menghasilkan sejumlah keputusan penting.Pemerintah Provinsi Kalteng bersama TNI-Polri akan segera mempersiapkan posko induk penanganan Karhutla sebagai pusat koordinasi dan pengendalian.

Selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng diminta segera membentuk posko Karhutla di wilayahnya.

Pemprov Kalteng juga menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan secara maksimal, meski di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran.

Dengan kondisi hotspot yang masih tinggi, luas lahan terbakar mencapai ribuan hektare dan kualitas udara yang telah masuk kategori berbahaya, penanganan Karhutla Kalteng kini tidak lagi sekadar persoalan pemadaman.

Koordinasi, kecepatan respons, satu data dan satu komando menjadi kunci agar api tidak terus meluas dan krisis asap tidak semakin parah. (AK)