**PRADANAMEDIA/ PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Kalteng, Kamis (10/4).
Dalam sambutannya yang mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Wagub menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat sebelumnya, M. Ali Asyhar, atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Kalteng. Ia menekankan pentingnya sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Terima kasih atas kerja sama dan dedikasi yang telah diberikan selama ini. Semoga semua upaya tersebut menjadi amal ibadah dan membawa manfaat besar bagi pembangunan daerah,” ucap Edy Pratowo.
Wagub juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Dodik Achmad Akbar, yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Kalteng yang baru. Ia berharap kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah dan BPK dapat terus terjalin dan ditingkatkan ke depannya.
“Kami berharap sinergi yang sudah terbina selama ini dapat semakin kuat, sehingga pengelolaan keuangan daerah berjalan semakin baik dan optimal,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Edy Pratowo mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah untuk terus menjaga komitmen terhadap tata kelola keuangan yang profesional dan berkualitas. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, kita dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang efisien, serta percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.
Wagub juga berharap koordinasi dengan BPK RI Perwakilan Kalteng dapat semakin erat, terutama dalam memberikan bimbingan dan arahan teknis kepada pengelola keuangan di daerah, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari kerja keras dan tata kelola APBD yang efisien serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Tujuan utama adalah bagaimana APBD bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai WTP hanya menjadi pencapaian administratif semata tanpa makna substansial,” ujarnya.
Ia berharap, Kepala BPK Perwakilan yang baru dapat menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan dengan profesional dan integritas tinggi, sejalan dengan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa terpercaya. (RH)
