Palangka Raya/Pradanamedia – Wacana penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum akan langsung diberlakukan. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan, kebijakan tersebut masih menunggu proses evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum diterapkan secara resmi.  

Dalam pernyataannya, gubernur mengungkapkan bahwa konsep kerja fleksibel sebenarnya sudah masuk dalam rencana pemerintah provinsi. Namun penerapannya tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut efektivitas pelayanan publik serta kesiapan birokrasi di daerah.  

Menurutnya, pemerintah provinsi masih menunggu regulasi dan melakukan pemetaan internal terhadap sistem kerja ASN di setiap OPD. Evaluasi tersebut dianggap penting agar kebijakan WFH tidak justru menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  

Bukan Sekadar Tren Birokrasi

Wacana kerja dari rumah bagi ASN belakangan memang menjadi isu nasional. Pemerintah pusat bahkan sempat menggulirkan konsep kerja fleksibel satu hari dalam sepekan untuk aparatur negara. Namun di daerah, kebijakan tersebut tidak bisa serta-merta diterapkan tanpa melihat kondisi riil birokrasi dan kebutuhan pelayanan masyarakat.  

Di Kalimantan Tengah sendiri, sebagian pihak menilai penerapan WFH harus dikaji secara mendalam. Anggota legislatif daerah mengingatkan bahwa sejumlah sektor pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, kesehatan, hingga layanan langsung kepada masyarakat tetap membutuhkan kehadiran pegawai di kantor.  

Jika tidak dirancang dengan matang, sistem kerja jarak jauh justru dikhawatirkan dapat memperlambat pelayanan publik, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur digital dan jaringan internet.  

Evaluasi OPD Jadi Kunci

Karena itu, langkah evaluasi terhadap OPD menjadi titik krusial sebelum kebijakan WFH benar-benar diterapkan. Pemerintah provinsi ingin memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki sistem kerja, pengawasan, serta infrastruktur digital yang memadai.

Langkah ini juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah daerah tidak ingin kebijakan kerja fleksibel sekadar menjadi tren birokrasi tanpa manfaat nyata. WFH diharapkan bukan hanya memberi kenyamanan bagi pegawai, tetapi tetap menjamin efektivitas pelayanan publik.

Di sisi lain, rencana evaluasi OPD ini juga bersinggungan dengan agenda penyegaran birokrasi di lingkungan Pemprov Kalteng, termasuk kemungkinan mutasi pejabat yang disebut akan dilakukan dalam waktu dekat.  

Ujian Reformasi Birokrasi

Keputusan untuk mengevaluasi OPD sebelum menerapkan WFH bisa menjadi ujian serius bagi reformasi birokrasi di Kalimantan Tengah.

Jika evaluasi dilakukan secara transparan dan objektif, kebijakan ini berpotensi memperbaiki kinerja aparatur sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Namun jika hanya berhenti pada wacana tanpa implementasi nyata, rencana tersebut berisiko menjadi sekadar kebijakan administratif tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.

Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah provinsi: apakah evaluasi OPD akan benar-benar melahirkan birokrasi yang lebih efisien, atau justru menambah daftar panjang kebijakan yang berhenti di meja rapat. (AK)