PRADANAMEDIA / YOGYAKARTA – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengundang para pengusaha untuk menanamkan investasi di kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.
Menurut Viva, pemerintah kini membuka peluang investasi melalui mekanisme Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT). Skema ini memungkinkan sektor swasta mengelola potensi ekonomi di kawasan transmigrasi dengan prinsip kemitraan dan keberlanjutan.
“Kalau di Kementerian Kehutanan ada izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), maka di Kementerian Transmigrasi namanya IPT,” ujar Viva Yoga dalam keterangan pers yang diterima awak media, Senin (27/10).
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) di Yogyakarta, Sabtu (25/10). Rakernas tersebut mengusung tema “Sinergi, Inovasi, Digitalisasi, dan Kewirausahaan dalam Perdagangan Global untuk Indonesia Tangguh.”
Potensi Besar Kawasan Transmigrasi
Viva menuturkan, kawasan transmigrasi memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan di berbagai sektor, mulai dari peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, hingga pariwisata.
Sebagai contoh, di Kawasan Transmigrasi Melolo, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah perusahaan bernama Sumba Manis telah mengantongi IPT untuk mengelola perkebunan tebu dan memproduksi gula.
“Dulu lahan itu tandus, tapi kini menjadi subur dan produktif,” ujarnya.
Tak jauh dari Melolo, kawasan Lewah yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut berpotensi dikembangkan menjadi sentra peternakan sapi perah dan sapi potong. Menariknya, menurut Viva, sudah ada investor dari Brasil yang berminat mengembangkan peternakan di wilayah tersebut.
Selain di NTT, kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah juga mulai menarik minat investor, terutama di sektor industrialisasi kakao.
“Potensi petani kakao di dua provinsi itu luar biasa dan bisa menjadi motor ekonomi baru di wilayah transmigrasi,” ujarnya.
Keterbukaan untuk Investor Serius
Wamentrans menegaskan, Kementerian Transmigrasi menerapkan prinsip keterbukaan dalam menarik investor.
“Siapa yang serius dan cepat, mereka yang akan segera mendapat izin,” katanya.
Ia menilai, keterlibatan sektor swasta menjadi langkah inovatif dan kreatif dalam membangun kawasan transmigrasi. Pasalnya, kemampuan pemerintah terbatas jika hanya mengandalkan dana dari APBN dan APBD.
“Ketika ada industrialisasi, akan tercipta lapangan kerja bagi transmigran dan masyarakat sekitar. Ada multiplier effect yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Viva.
Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Lebih lanjut, Viva Yoga menilai bahwa industrialisasi di kawasan transmigrasi akan menguntungkan semua pihak. Banyak kepala daerah, kata dia, yang mendukung langkah ini karena kawasan transmigrasi berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Tujuan akhirnya jelas: bagaimana kawasan transmigrasi tidak lagi menjadi wilayah terpencil, tapi berubah menjadi simpul ekonomi yang produktif dan mandiri,” ujarnya menutup. (RH)
