Wacana Reposisi Polri: Antara Reformasi dan Penguatan Pengawasan

NASIONAL OPINI PUBLIK

Jakarta – Wacana untuk mengubah posisi Polri agar tidak lagi berada di bawah komando Presiden, melainkan di bawah lembaga atau kementerian, mencuat di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional (PKN), Dikaios Mangapul Sirait, menegaskan ketidaksetujuannya jika Polri ditempatkan di bawah kementerian.

“Saya melihat bahwa Polri sebaiknya tidak berada di bawah kementerian,” ujar Mangapul dalam sebuah podcast bersama Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, di Kantor PKN, Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Mangapul, Polri perlu terus berbenah diri dan meningkatkan pengawasannya, terutama karena kinerja institusi ini menjadi sorotan masyarakat. Ia menilai bahwa evaluasi dan reformasi internal sangat diperlukan agar Polri dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Saya berpikir, jika saya sendiri tidak melakukan perbaikan setiap hari, saya tidak akan bisa beradaptasi. Hal yang sama berlaku bagi Polri,” tambahnya.

Mangapul juga menyoroti munculnya kritik terhadap Polri dalam bentuk lagu “Bayar-Bayar Bayar” oleh Sukatani Band. Ia menilai bahwa reformasi di tubuh Polri harus dilakukan agar institusi ini semakin kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Sejalan dengan itu, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, juga menekankan pentingnya Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melakukan pembenahan dan penataan internal Polri. Menurutnya, Polri merupakan institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga citranya mudah terbentuk berdasarkan kinerja di lapangan.

“Citra Polri sangat tergantung pada bagaimana mereka bekerja di tengah masyarakat,” ujar Fernando.

Meski demikian, Fernando mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah merespons kritik dengan melakukan pemeriksaan terhadap anak buahnya dan bahkan menjadikan Sukatani Band sebagai Duta Polri.

“Masukan dari masyarakat harus didengar. Jangan anti-kritik. Seperti yang disampaikan Pak Mangapul, pemimpin harus mampu mendengar aspirasi rakyat agar dapat memahami kebutuhan mereka,” pungkasnya. (KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *