GLOBAL, HANOI – Pemerintah Vietnam tengah melakukan langkah besar dalam efisiensi anggaran dengan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat miliaran dolar AS, setara dengan triliunan rupiah, dalam anggaran negara.
Langkah ini terinspirasi dari kebijakan mantan Presiden AS, Donald Trump, yang juga berupaya memangkas pengeluaran negara. Rencana tersebut akan diajukan ke parlemen Vietnam dalam beberapa hari mendatang. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan keresahan di kalangan pekerja sektor publik yang terdampak pemangkasan tersebut.
Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menegaskan bahwa lembaga negara seharusnya tidak menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang tidak kompeten. Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti pengobatan yang mungkin pahit tetapi diperlukan untuk kesehatan tubuh.
Para pejabat tinggi Vietnam menyebut langkah efisiensi anggaran ini sebagai sebuah “revolusi”. Selain kementerian dan lembaga pemerintah, sektor media, pegawai negeri, kepolisian, dan militer juga akan mengalami pengurangan tenaga kerja. Pada 2022, terdapat hampir dua juta pekerja di sektor publik, dan pemerintah menargetkan pengurangan hingga seperlima dari jumlah tersebut dalam lima tahun ke depan.
Sebagai bagian dari kebijakan ini, sekitar 100.000 pegawai akan diberhentikan atau diberikan opsi pensiun dini. Namun, belum ada kejelasan mengenai bagaimana target ini akan dicapai secara konkret. Salah satu pekerja yang terdampak, seorang produser TV bernama samaran Thanh, kehilangan pekerjaannya setelah 12 tahun berkarier. Stasiun berita tempatnya bekerja ditutup, dan kini ia beralih profesi menjadi sopir taksi.
Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen pada 2024 dan menargetkan pertumbuhan delapan persen tahun ini. Sebagai pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor, negara ini menghadapi tantangan dari kebijakan tarif impor pemerintahan Donald Trump yang dapat berdampak pada perekonomian mereka.
Vietnam menargetkan status negara berpendapatan menengah pada 2030 dan berharap bisa masuk kategori negara berpendapatan tinggi pada 2045. Akademisi dari Vietnam Fulbright di Universitas Amerika, Nguyen Hong Hai, menyebutkan bahwa Vietnam sangat serius dalam mencapai tujuan tersebut.
Pihak berwenang memperkirakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini dapat menghemat hingga 4,5 miliar dolar AS (Rp 72,5 triliun) dalam lima tahun ke depan. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus menyiapkan dana lebih dari 5 miliar dolar AS (Rp 80 triliun) untuk pesangon dan dana pensiun bagi pegawai yang terdampak. (RH)
