**GLOBAL/ ISTANBUL – Penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, memicu aksi protes besar-besaran di seluruh penjuru Turkiye. Imamoglu, yang dikenal sebagai rival utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, disebut-sebut sebagai kandidat kuat dalam pemilu 2028 mendatang. Demonstrasi yang dimulai pada 19 Maret kini telah meluas ke puluhan kota, menjadikannya aksi unjuk rasa terbesar dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Ribuan demonstran turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan mereka. Aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar, menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Namun, para demonstran tetap bertahan, menuduh pemerintah memanfaatkan hukum sebagai alat politik untuk membungkam oposisi.
Imamoglu Ditangkap Jelang Deklarasi Pencalonan
Penangkapan Imamoglu terjadi hanya beberapa hari sebelum ia dijadwalkan diumumkan sebagai calon presiden dari Partai Rakyat Republik (CHP). Meskipun kini mendekam di penjara, CHP tetap mengonfirmasi pencalonannya melalui pemungutan suara simbolis dari balik jeruji besi.
Jaksa menjerat Imamoglu dengan berbagai tuduhan serius, mulai dari korupsi, pemerasan, penyalahgunaan data pribadi, hingga pengaturan tender. Namun, Imamoglu dan para pendukungnya dengan tegas membantah semua dakwaan tersebut. CHP bahkan menyebut kasus ini sebagai “kudeta terhadap calon presiden masa depan Turkiye” dan menyerukan aksi protes nasional.
Erdogan Angkat Bicara, Demonstrasi Kian Meluas
Presiden Erdogan menyebut aksi demonstrasi ini sebagai “teror jalanan” yang mengganggu ketertiban umum. Ia juga membantah bahwa penangkapan Imamoglu bermotif politik. “Lembaga peradilan Turkiye tetap independen,” ujar Erdogan dalam pernyataannya.
Pemerintah Turkiye kemudian mengeluarkan larangan terhadap pertemuan publik guna mencegah meluasnya aksi protes. Namun, langkah tersebut justru semakin memicu kemarahan publik. Hingga kini, lebih dari 1.100 orang telah ditangkap, termasuk 10 jurnalis yang sedang meliput peristiwa tersebut.
Tekanan Internasional dan Kekhawatiran Uni Eropa
Situasi politik yang memanas di Turkiye juga menarik perhatian dunia internasional. Uni Eropa mendesak Ankara untuk tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, mengingat Turkiye masih berstatus sebagai kandidat anggota Uni Eropa.
Di dalam negeri, masyarakat mulai mempertanyakan arah pemerintahan Erdogan, yang telah berkuasa selama lebih dari dua dekade, baik sebagai perdana menteri maupun presiden. Meski kepemimpinannya diakui membawa pertumbuhan ekonomi, Erdogan juga kerap dikritik karena gaya kepemimpinannya yang semakin otoriter. Setelah berhasil menggagalkan upaya kudeta militer pada 2016, ia semakin memperketat pengawasan terhadap media, oposisi, dan lembaga hukum.
Saat ini, dengan batasan masa jabatan yang berlaku, Erdogan—yang telah berusia 71 tahun—tidak bisa mencalonkan diri lagi pada 2028, kecuali ia mengubah konstitusi. Sementara itu, Ekrem Imamoglu semakin mendapat dukungan luas, terutama dari pemilih muda dan masyarakat urban. Kemenangannya dalam pemilu lokal Istanbul pada 2019 menjadi pukulan besar bagi Erdogan, yang selama ini mengandalkan dukungan dari pemilih konservatif.
“Setiap kali ada lawan kuat bagi Erdogan, mereka selalu dijebloskan ke penjara,” ujar Ferhat, seorang demonstran yang turun ke jalan.
Turkiye di Ambang Krisis Politik?
Gelombang unjuk rasa ini tidak hanya mencerminkan kemarahan atas penangkapan Imamoglu. Banyak warga juga menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kondisi ekonomi yang memburuk dan kebebasan sipil yang semakin tergerus. Beberapa analis politik bahkan memperingatkan bahwa Turkiye kini berada di ambang krisis politik serius.
Jika aksi massa terus berlanjut, stabilitas negara menjelang pemilu 2028 bisa terguncang. Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan merespons dengan kebijakan yang lebih represif, atau justru membuka ruang bagi dialog? Satu hal yang pasti, dinamika politik Turkiye masih akan terus bergolak dalam beberapa bulan ke depan. (RH)
