**GLOBAL/ WASHINGTON DC — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana peluncuran program baru yang kontroversial bertajuk “deportasi mandiri”, dalam wawancara eksklusif dengan saluran Fox Noticias yang ditayangkan pada Senin (14/4).
Melalui program ini, pemerintah AS akan menawarkan bantuan dana dan tiket pesawat bagi para imigran gelap yang bersedia meninggalkan AS secara sukarela. Trump menyebut pendekatan ini sebagai solusi alternatif untuk mengurangi beban sistem imigrasi tanpa harus melakukan deportasi massal secara paksa.
“Kami akan memberikan mereka sejumlah uang dan tiket pesawat. Jika mereka patuh dan kami menginginkan mereka kembali, kami akan bantu proses kedatangannya secara legal,” ujar Trump dalam wawancara tersebut.
Trump juga membuka peluang bagi para peserta program ini untuk kembali ke AS secara sah di masa mendatang, asalkan mereka mengikuti prosedur legal yang ditentukan pemerintah.
Respons Emosional dan Kisah Pribadi Imigran
Dalam wawancara yang sama, pewawancara memutar sebuah video berisi testimoni seorang pria asal Meksiko yang mengaku telah tinggal secara ilegal di AS selama lebih dari 20 tahun. Pria tersebut kini memiliki anak-anak yang merupakan warga negara AS, meskipun dirinya tidak memiliki izin tinggal resmi.
Menanggapi klip tersebut, Trump memberikan respons mengejutkan yang lebih bersifat pribadi.
“Saya melihat pria ini. Saya katakan, ini adalah pria yang ingin kita pertahankan,” ungkap Trump.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Trump membuka ruang fleksibilitas terhadap kebijakan imigrasinya, terutama bagi individu yang telah lama tinggal di AS dan berkontribusi terhadap masyarakat.
Belum Resmi, Tapi Sudah Jadi Sorotan
Walaupun belum diumumkan secara resmi sebagai kebijakan pemerintah, rencana ini langsung menuai sorotan publik dan menjadi perbincangan hangat di tengah dinamika kebijakan imigrasi AS yang terus memanas.
Trump menekankan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menghindari kekacauan akibat deportasi besar-besaran dan menciptakan sistem yang lebih manusiawi namun tetap tegas terhadap pelanggaran imigrasi. (RH)
