PRADANAMEDIA, KOTAWARINGIN BARAT – Dukungan terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam struktur ketatanegaraan terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari tingkat desa. Budi Hermawan, tokoh masyarakat Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, menyatakan sikap tegasnya bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.

Menurut Budi Hermawan, posisi Polri di bawah Presiden adalah langkah tepat untuk memastikan institusi kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan netral. Struktur komando yang jelas dari Presiden sebagai kepala negara memungkinkan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban berjalan efektif dari tingkat pusat hingga desa.

“Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden memberikan arah yang jelas dan tanggung jawab yang tegas. Ini penting agar aparat kepolisian tetap fokus pada tugasnya melindungi masyarakat dan menegakkan hukum dengan adil,” ujar Budi Hermawan.,Minggu(01/02/26)

Sebagai tokoh masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga, Budi Hermawan menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat. Polri yang profesional dan independen di bawah Presiden diyakini mampu menciptakan rasa aman, menjaga ketertiban sosial, dan mendukung pembangunan lokal secara berkelanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa dukungan masyarakat terhadap Polri bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk kepercayaan terhadap lembaga yang menjadi pelindung rakyat. Dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri dapat tetap menjaga netralitas, menjalankan tugas secara presisi, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hukum.

Di akhir pernyataannya, Budi Hermawan menegaskan kembali sikapnya:
“Saya setuju bahwa Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah kendali langsung Presiden Republik Indonesia, demi profesionalisme dan keadilan bagi seluruh rakyat.”(LAN)