Pradanamedia, Palangka Raya – Kanjeng Raden Temenggung Suryo Pratomo Muhamad Ikhsan, S.T., tokoh masyarakat Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, menyampaikan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam struktur pemerintahan nasional. Ia menegaskan bahwa Polri harus berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi, bukan di bawah kementerian tertentu, sebagai bentuk jaminan independensi, profesionalitas, dan netralitas dalam penegakan hukum.

Menurut Kanjeng Raden Temenggung, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan langkah strategis untuk memastikan lembaga kepolisian dapat menjalankan fungsinya secara efektif, adil, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Posisi ini, menurutnya, menjadi fondasi penting agar Polri mampu menjaga kredibilitasnya, menegakkan hukum secara objektif, dan tetap menjadi garda terdepan dalam perlindungan masyarakat serta penegakan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.

“Polri sebaiknya berada di bawah Presiden atau Panglima Tertinggi agar independensi dan netralitasnya tetap terjaga, dan penegakan hukum dapat berjalan profesional,” tegas Kanjeng Raden Temenggung.,Jum’at(30/01/26)

Sebagai tokoh masyarakat yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, ia menekankan bahwa dukungan publik terhadap Polri sangatlah penting. Menurutnya, masyarakat memiliki peran strategis dalam memperkuat legitimasi lembaga kepolisian, memastikan Polri tetap profesional, dan membantu terciptanya keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial.

Ia menambahkan, struktur yang jelas—dengan Polri langsung berada di bawah Presiden—memberikan ruang bagi lembaga kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga keamanan masyarakat secara berkelanjutan. Dukungan masyarakat dan tokoh publik, menurutnya, menjadi salah satu faktor krusial agar Polri tetap kredibel, netral, dan dipercaya publik.

Kanjeng Raden Temenggung Suryo Pratomo Muhamad Ikhsan menegaskan bahwa keberadaan Polri yang langsung berada di bawah Presiden bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas lembaga kepolisian. Dukungan tokoh masyarakat seperti dirinya menjadi bukti nyata bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam mengawal institusi penegak hukum agar tetap netral dan mampu menegakkan hukum secara adil.

Dengan penegasan ini, ia berharap Polri dapat terus menjalankan fungsi penegakan hukum, menjaga keamanan, dan melayani masyarakat dengan integritas tinggi, sehingga stabilitas dan persatuan nasional tetap terjaga, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kalimantan Tengah secara umum.(LAN)