**PRADANAMEDIA/ JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan bahwa negara tidak akan mentoleransi praktik premanisme yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas). Menurutnya, tindakan tegas harus segera diambil terhadap kelompok-kelompok yang kerap melakukan pemalakan, pemerasan, dan aktivitas merugikan lainnya yang meresahkan masyarakat.
“Presiden telah mengumpulkan seluruh kementerian dan lembaga penegak hukum—termasuk Polri, TNI, kejaksaan, dan lainnya. Arahan beliau jelas: negara harus hadir, rakyat harus dilindungi, dan hukum harus ditegakkan,” ujar Budi Gunawan, yang akrab disapa BG, saat menyampaikan pernyataan di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa (29/4).
BG menekankan bahwa tindakan premanisme tidak hanya mengganggu ketertiban sosial, tetapi juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi dan mengancam iklim investasi di Indonesia. Ia menyoroti perlunya respons cepat dan terukur dari aparat, terutama bila aksi premanisme telah menyasar dunia usaha dan mengintimidasi pelaku bisnis.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah bersama Polri telah menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti fenomena ini. BG memastikan bahwa jajaran kepolisian telah bergerak di sejumlah wilayah yang terindikasi menjadi sarang aktivitas preman berkedok ormas.
“Kapolri sudah turun tangan langsung. Sejumlah kasus di Karawang, Subang, Bekasi, dan daerah lain sudah ditangani. Tidak ada toleransi bagi premanisme, siapa pun pelakunya,” tegas BG.
Ia juga memperingatkan dengan keras agar aparat hukum tidak terlibat atau membiarkan praktik premanisme merajalela. “Jika terbukti ada aparat yang mendukung atau terlibat, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Sorotan terhadap premanisme kembali menguat setelah insiden pembakaran tiga mobil polisi di Depok, Jawa Barat, oleh anggota ormas GRIB Jaya. Peristiwa itu terjadi saat polisi berupaya menangkap pimpinan ormas yang terlibat dalam kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api ilegal.
Pimpinan Komisi I DPR RI, Dave Laksono, turut menyuarakan keprihatinannya. Ia menyebut premanisme sebagai salah satu hambatan serius dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah tegas negara terhadap premanisme berkedok ormas adalah bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha. Negara tak boleh kalah oleh preman. (RH)
