PRADANAMEDIA, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Kantor Sekretariat Kabinet pada Rabu, 28 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan agraria dan tata ruang nasional.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan penerbitan sertifikat tanah yang hilang atau rusak akibat bencana. Pemerintah mendorong agar proses penggantian sertifikat dapat dilakukan secara cepat, terdata dengan baik, serta diberikan secara gratis kepada masyarakat terdampak, guna memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah mereka.

Selain itu, pertemuan juga menyoroti langkah penertiban Hak Guna Usaha (HGU) serta perizinan lahan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan ini dipandang penting untuk menciptakan keadilan agraria sekaligus mencegah konflik lahan di kemudian hari.

Topik lain yang tak kalah penting adalah pembahasan terkait mekanisme penggantian lahan masyarakat serta penataan perizinan lahan untuk mendukung program strategis pemerintah. Program-program seperti pembangunan sekolah dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih ditekankan harus berjalan secara tertib, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Melalui koordinasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan kebijakan agraria dan tata ruang dilaksanakan secara berkeadilan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat. (AK)