Jakarta – Hasil riset terbaru dari Indonesia Social Insight (IDSIGHT) mengungkapkan bahwa sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih mendapat sentimen negatif dari publik. Riset ini dilakukan dengan menganalisis opini masyarakat melalui media sosial, yang menunjukkan beberapa menteri memperoleh penilaian buruk akibat berbagai permasalahan dan kontroversi.
Dari 55 menteri dan kepala badan yang dievaluasi, Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi pejabat dengan sentimen negatif tertinggi, yakni 78,8%. Publik menyoroti kepemimpinannya yang dinilai arogan dalam proses transisi pembentukan kementerian baru, termasuk adanya pemecatan ASN secara sepihak. Selain itu, keterlambatan pencairan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN juga memicu demonstrasi, semakin memperburuk citranya di mata publik.
Budi Arie Setiadi, yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, juga berada dalam daftar menteri dengan sentimen negatif tertinggi, yakni 71,6%. Meskipun sudah tidak menjabat di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), publik masih mengaitkan dirinya dengan maraknya praktik judi online yang berkembang pesat saat ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu, statusnya sebagai Ketua Umum relawan Projo juga menuai kritik dari kelompok yang sejak awal menentang kebijakan politik pemerintahan sebelumnya.
Selain kedua menteri tersebut, beberapa nama lain yang mendapat sentimen negatif tinggi di antaranya:
- Menteri HAM Natalius Pigai (68,5%) – Terlibat dalam beberapa kebijakan kontroversial yang memicu reaksi publik.
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,2%) – Dinilai kurang transparan dalam kebijakan energi dan sumber daya mineral.
- Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto (57,8%) – Terseret dalam isu penyelewengan dana desa.
- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (55,2%) – Dipertanyakan efektivitas program 3 juta rumah dan alokasi dana pembangunan.
- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (54,6%) – Dikritik atas keputusannya terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang.
- Menteri Olahraga Dito Ariotedjo (53,6%) – Mendapat kritik atas kurangnya prestasi olahraga nasional dan transparansi anggaran.
- Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (52,3%) – Namanya menjadi sorotan setelah laporan LHKPN mengungkapkan jumlah kekayaannya yang fantastis.
- Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (51,7%) – Ditekan publik atas permasalahan lingkungan yang tak kunjung terselesaikan.
Metodologi Riset IDSIGHT
Menurut Direktur Komunikasi IDSIGHT, Johan Santosa, riset ini dilakukan dengan mencuplik data dari empat platform media sosial utama di Indonesia: Instagram, Twitter/X, Facebook Fanpage, dan TikTok. Pengambilan data dilakukan pada pertengahan Januari 2025, dengan menggunakan metode in-depth social media analytics yang mampu membaca emosi dan opini publik dalam percakapan media sosial.
Proses analisis sentimen mencakup tiga kategori utama: positif, netral, dan negatif. Dari hasil riset, mayoritas menteri yang masuk dalam daftar mendapat sentimen negatif lebih dari 50%, yang menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja mereka.
Desakan Evaluasi dan Reshuffle Kabinet
Hasil riset ini memunculkan gelombang desakan dari masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terbuka terhadap kinerja para menterinya. Bahkan, beberapa kalangan mulai mendorong adanya reshuffle kabinet untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan.
“Publik berharap agar pemerintah tidak hanya diam melihat rendahnya tingkat kepuasan terhadap beberapa menteri. Jika memang ada yang dianggap tidak kompeten, sebaiknya ada evaluasi terbuka atau bahkan reshuffle untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Johan.
Desakan ini menjadi tantangan besar bagi Prabowo-Gibran, yang baru memulai pemerintahan mereka. Keberhasilan mereka dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka merespons aspirasi masyarakat, termasuk dalam mengelola kabinet yang efektif dan bekerja sesuai harapan rakyat.
Apakah evaluasi ini akan berujung pada reshuffle kabinet? Publik menunggu langkah tegas dari Presiden Prabowo Subianto. (KN)
