NUSANTARA – Puluhan warga yang terdampak pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Bank Tanah (BBT) pada Senin (3/2/2025). Mereka menuntut kejelasan terkait status lahan yang menjadi bagian dari program Reforma Agraria (RA).
Menanggapi aksi tersebut, Kepala BBT, Parman Nataatmadja, menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa dalam implementasi RA, tugas BBT hanya sebatas menyiapkan tanah. “Lahan tersebut sudah 100 persen siap. Bahkan, kami sudah mengeluarkan biaya untuk membuat badan jalan bagi subjek yang akan mendapatkan reforma,” ujar Parman dalam keterangannya pada Senin (3/2/2025).
Menurutnya, masyarakat dapat segera memanfaatkan tanah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. BBT bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Forkopimda terus berkoordinasi untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL) BBT sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami terus mengupayakan yang terbaik agar tanah ini segera diserahkan kepada masyarakat yang berhak. Kami tentu tidak ingin hal ini hanya menjadi janji belaka,” tegasnya.
Sementara itu, Team Leader Project PPU, Syafram Zamzami, menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa berlangsung dengan kondusif. “Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai. Kami menerima perwakilan mereka dan menjelaskan tugas serta fungsi BBT dalam Reforma Agraria,” ungkap Syafram.
Ia menambahkan bahwa BBT telah melakukan sosialisasi kepada calon subjek RA, terutama yang terdampak pembangunan Bandara IKN. Dalam pertemuan tersebut, semua pihak sepakat mendukung proses pelaksanaan RA di atas HPL BBT.
“Kami berkomitmen untuk terus mengupayakan yang terbaik. Koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti GTRA, Forkopimda, dan Kementerian ATR/BPN, juga terus dilakukan untuk memastikan kelancaran program ini,” pungkas Syafram. (RH)
