**PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Kalimantan Tengah bersama sejumlah aktivis resmi melayangkan laporan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah. Laporan yang dikirimkan pada 18 Juli 2025 tersebut menyoroti proyek pengadaan papan tulis interaktif atau TV interaktif yang dikerjakan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai anggaran mencapai Rp625 miliar dalam tahun anggaran 2025.
Ketua SEMMI Kalteng menyatakan, pelaporan ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, proyek berskala besar seperti ini harus benar-benar diawasi agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan hukum.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, M. Reza Prabowo, menyatakan pihaknya menghormati langkah pelaporan tersebut. Ia menganggapnya sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat. Termasuk SEMMI, kami apresiasi langkah mereka. Terkait laporan tersebut, silakan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang,” ujar Reza saat ditemui di Palangka Raya, Rabu (23/7).
Reza juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan mengambil langkah hukum balik terhadap pelapor. Menurutnya, pelaporan semacam ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang perlu dijaga.
“Tidak ada pelaporan balik. Ini bagian dari kontrol sosial. Di internal Dinas Pendidikan, kami juga sangat berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan, mengingat seluruh anggaran ini bersumber dari uang rakyat Kalimantan Tengah. Administrasi dan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tertib dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila pihak berwenang membutuhkan klarifikasi atau keterangan tambahan, Disdik Kalteng siap bekerja sama sepenuhnya.
“Kalau kami dibutuhkan untuk memberikan keterangan, tentu akan kami sampaikan. Kami terbuka untuk difasilitasi demi transparansi,” tambahnya.
Mengenai progres pengadaan papan tulis interaktif, Reza menjelaskan bahwa proses distribusi masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada September 2025.
“Distribusinya sedang berjalan. Target kami, seluruh SMA, SMK, dan sekolah khusus sudah menerima alat ini paling lambat September. Bahkan beberapa sekolah yang mengajukan proposal juga mendapatkan bantuan langsung dari Pak Gubernur,” jelas Reza.
Di akhir keterangannya, Reza mengajak semua pihak untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran pendidikan agar sesuai sasaran, transparan, dan tetap dalam koridor hukum.
“Kami terbuka terhadap pengawasan publik. Mari kita kawal bersama agar pendidikan di Kalimantan Tengah bisa maju dengan cara yang benar,” pungkasnya. (RH)
