**PRADANAMEDIA / JAKARTA – Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mampu mengakses pendidikan, bahkan di sekolah gratis sekalipun. Program ini dirancang sebagai solusi inklusif, dengan pendekatan berbasis komunitas dan dukungan langsung dari berbagai kementerian.
Melalui tahapan yang terukur dan koordinasi lintas sektor, program ini diharapkan menjadi model pendidikan alternatif yang tidak hanya responsif terhadap ketimpangan, tetapi juga memperluas akses dan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal.
Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah akan resmi memulai kegiatan belajar tahap pertama pada 14 Juli 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa sebanyak 9.702 siswa, lebih dari 1.500 guru, dan sekitar 2.000 tenaga kependidikan akan mengikuti masa orientasi di gelombang perdana ini.
“Semua sudah siap memulai masa orientasi pada bulan Juli ini,” ujar Gus Ipul usai menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7).
Gus Ipul menyebutkan bahwa dari total 100 titik Sekolah Rakyat, sebanyak 63 lokasi telah rampung dari sisi sarana dan prasarana, sehingga siap memulai aktivitas belajar sesuai jadwal. Sementara itu, 37 titik sisanya masih dalam tahap persiapan dan ditargetkan selesai pada akhir Juli.
“Sarana dan prasarana untuk 63 titik sudah siap untuk 14 Juli. Sisanya akan mulai bersih-bersih akhir bulan, tapi seluruh siswa dan guru di 100 titik itu sudah siap mengikuti program ini,” jelasnya.
Tahap Kedua Menyusul, Pemerintah Survei 100 Titik Tambahan
Tak berhenti di tahap pertama, Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan tahap kedua pelaksanaan Sekolah Rakyat. Dalam tahap ini, pemerintah menargetkan penambahan 100 titik lokasi baru, yang sedang dalam proses survei kelayakan.
Survei dilakukan oleh tim gabungan dari Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Saat ini tim dari PU sedang melakukan survei lapangan untuk memastikan titik-titik mana saja yang layak dijadikan Sekolah Rakyat,” terang Gus Ipul.
Jika titik-titik tersebut dinyatakan layak, PUPR akan melakukan renovasi gedung, sementara Kementerian Sosial akan memulai proses rekrutmen guru dan peserta didik.
“Begitu lolos verifikasi, PU akan menentukan kebutuhan ruang belajar (rombel), lalu kami mulai rekrut guru dan murid,” tegasnya. (RH)
