Sekolah Rakyat: Inisiatif Pendidikan Berasrama untuk Mengentaskan Kemiskinan

NASIONAL PENDIDIKAN

**PRADANAMEDIA/ JAKARTA – Pemerintah tengah bersiap meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR) yang mengusung konsep pendidikan berasrama dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, terutama yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.

Sejak awal Januari 2025, persiapan Sekolah Rakyat telah dibahas secara intensif di Istana Kepresidenan Bogor dan Jakarta. Presiden Prabowo beberapa kali menggelar pertemuan dengan para menteri terkait guna mematangkan konsep dan implementasi program ini. Terbaru, ia memanggil Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk membahas lebih lanjut teknis pelaksanaan sebelum sekolah ini resmi dibuka untuk publik.

Mengapa Sekolah Rakyat Didirikan?

Pendirian Sekolah Rakyat tidak terlepas dari meningkatnya angka putus sekolah di Indonesia. Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren kenaikan angka putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Sementara itu, sebanyak 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya berpendidikan SD ke bawah. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) per Januari 2025 mencatat sekitar 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan utama Sekolah Rakyat adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. “Anak pemulung tidak boleh menjadi pemulung. Anak orang miskin tidak boleh terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita harus memberdayakan mereka,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (21/3/2025).

Bagaimana Seleksi Masuk Sekolah Rakyat?

Agar dapat bersekolah di Sekolah Rakyat, calon siswa harus memenuhi beberapa kriteria:

  1. Berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 hingga desil 3 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN).
  2. Memiliki minat yang tinggi untuk bersekolah.
  3. Mengikuti dan lulus tes akademik sebagai seleksi lanjutan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program ini memang diperuntukkan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi paling bawah. “Setelah seleksi ekonomi, barulah dilakukan tes akademik untuk memastikan kesiapan siswa dalam mengikuti kurikulum yang disiapkan,” katanya.

Berapa Sekolah yang Siap Beroperasi?

Saat ini, sudah ada 53 Sekolah Rakyat yang siap dioperasikan. Presiden Prabowo menargetkan sekolah-sekolah tersebut akan diresmikan dalam tiga bulan ke depan. “Dalam waktu dekat, kita akan meresmikan 53 sekolah. Kemensos sudah memiliki gedung dan lahan yang bisa digunakan, sehingga hanya perlu sedikit renovasi,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah berencana membangun total 200 Sekolah Rakyat per tahun, dengan target satu sekolah berasrama di setiap kabupaten. Setiap sekolah diperkirakan akan menampung hingga 1.000 siswa.

Di Mana Lokasi Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Pemerintah menyiapkan dua model pembangunan:

  1. Revitalisasi Aset Eksisting: Memanfaatkan aset milik Kementerian Sosial, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan pihak swasta yang representatif. Renovasi dilakukan untuk memenuhi standar sekolah berasrama.
  2. Pembangunan Baru: Sekolah baru akan dibangun di lahan seluas 5 hingga 10 hektare dengan fasilitas modern, termasuk gedung sekolah, asrama putra-putri, perumahan guru, laboratorium, tempat ibadah, serta sarana olahraga dan kesehatan.

Bagaimana Kurikulum Sekolah Rakyat?

Pemerintah menyiapkan dua opsi kurikulum untuk diterapkan di Sekolah Rakyat:

  1. Kurikulum Sekolah Unggulan: Dirancang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lulusan dengan standar internasional.
  2. Kurikulum Nasional: Mengacu pada sistem pendidikan yang berlaku di sekolah-sekolah negeri saat ini.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, kedua kurikulum ini masih dalam tahap finalisasi. “Kalau sekolah unggulan Garuda mengadopsi standar internasional, Sekolah Rakyat juga bisa mengikuti kurikulum nasional yang berlaku saat ini,” ujarnya.

Siapa yang Akan Mengajar di Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat membutuhkan sekitar 60.000 tenaga pengajar. Saat ini, pemerintah masih membahas skema rekrutmen guru. Ada dua opsi utama yang tengah dipertimbangkan:

  1. Guru ASN: Guru akan direkrut dari aparatur sipil negara (ASN) dengan penugasan khusus di Sekolah Rakyat.
  2. Guru Profesional: Guru yang telah lulus pendidikan profesi guru dan memiliki sertifikasi mengajar.

“Tidak boleh ada kesenjangan kualitas pendidikan antara Sekolah Rakyat dengan sekolah lainnya. Oleh karena itu, perekrutan guru akan dilakukan dengan seleksi ketat,” jelas Saifullah Yusuf.

Misi Sekolah Rakyat: Memutus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah biasa, melainkan sebuah misi untuk mencetak generasi muda yang mampu keluar dari jerat kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Dengan konsep asrama, siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga pembinaan karakter, keterampilan hidup, serta bimbingan sosial yang intensif.

“Kita ingin menghapus kemiskinan secepat-cepatnya. Saya yakin kita bisa mewujudkan ini,” tegas Prabowo.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. (RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *