PRADANAMEDIA/MAGELANG – Retret kepala daerah yang digelar mulai Jumat (21/2) di Magelang diwarnai berbagai dinamika, terutama terkait instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri. Instruksi ini mempengaruhi kehadiran sejumlah kepala daerah yang berstatus kader partai tersebut.
Megawati mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan para kepala daerah dari PDI-P menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2). Dalam surat resmi yang ditandatangani Megawati, kepala daerah dan wakilnya diminta menghentikan perjalanan mereka menuju Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan partai. Mereka juga diwajibkan untuk tetap dalam komunikasi aktif dan standby dalam commander call.
Ketidakhadiran Massal Kader PDI-P
Dampak dari instruksi ini terlihat jelas pada jumlah peserta yang hadir di hari pertama retret. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa dari 53 kepala daerah yang absen, hanya enam yang memberikan alasan resmi seperti sakit atau urusan keluarga. Sementara itu, 47 kepala daerah lainnya tidak memberikan alasan jelas terkait ketidakhadiran mereka.
Untuk mengatasi hal ini, Bima Arya mengimbau agar kepala daerah yang berhalangan hadir mengirimkan wakilnya. Jika wakil kepala daerah juga tidak dapat hadir, maka sekretaris daerah (sekda) diminta untuk menggantikan. Namun, kepala daerah yang mengutus sekda diwajibkan mengikuti retret dalam gelombang berikutnya, terutama bagi mereka yang masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Serentak 2024.
Keterlambatan dan Faktor Logistik
Selain ketidakhadiran kader PDI-P, retret ini juga diwarnai keterlambatan sejumlah kepala daerah dari wilayah timur Indonesia akibat terbatasnya penerbangan langsung ke Yogyakarta. Saat konferensi pers berlangsung, dua kepala daerah dari Papua tiba-tiba muncul setelah peserta lainnya sudah memasuki Akademi Militer Magelang. Hal ini membuat Bima Arya harus menghitung ulang jumlah peserta yang hadir.
“Pesawat telat ya, Kakak? Ini saya saksinya sendiri,” ujar Bima Arya berkelakar, yang disambut tawa para awak media.
Menunggu Instruksi di Yogyakarta dan Magelang
Beberapa kepala daerah dari PDI-P yang sudah tiba di Yogyakarta dan Magelang memilih menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati sebelum memutuskan untuk bergabung dalam retret. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyebut bahwa banyak kader partai yang sudah berada di Yogyakarta tetapi masih menahan diri untuk berangkat ke Magelang.
“Beberapa kepala daerah, termasuk dari Maluku Utara dan Bangka Belitung, masih menanti keputusan partai. Bahkan, ada yang sudah berada di hotel di Yogyakarta,” ungkap Hasto.
Insiden Lucu di Retret
Selain ketegangan politik, retret ini juga diwarnai kejadian unik. Salah satunya terjadi di Bandara Yogyakarta International Airport, ketika wartawan mengira Bupati Bulungan, Syarwani, sebagai politikus PDI-P, Masinton Pasaribu, yang juga menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Kemiripan wajah dan penampilan membuat awak media langsung mengajukan pertanyaan seputar instruksi Megawati. Syarwani yang merupakan kader Partai Golkar pun dengan tegas membantah.
“Saya bukan orang PDI, Mas,” ucapnya sembari tersenyum.
Selain itu, ada kejadian menarik lainnya ketika Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, belum menerima gelang kesehatan yang menjadi tanda kondisi fisik peserta retret. Gelang ini memiliki tiga warna: hijau untuk sehat, kuning untuk kurang sehat, dan merah untuk perhatian khusus. Sherly menyatakan bahwa meskipun belum mendapat gelang, kondisinya tetap sehat dan siap mengikuti retret.
“Saya sangat tertarik mendalami materi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait ketahanan pangan dan ekonomi biru, agar bisa diimplementasikan dengan baik di Maluku Utara,” katanya.
Dinamika Retret dan Agenda Ke Depan
Retret kepala daerah ini masih akan berlangsung hingga 28 Februari 2025. Sejumlah isu strategis seperti visi pembangunan nasional, strategi kepemimpinan daerah, dan implementasi program pemerintahan menjadi agenda utama diskusi. Dengan dinamika yang terjadi, retret ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran bagi kepala daerah, tetapi juga panggung politik yang menunjukkan tarik-menarik kepentingan di antara partai dan pemerintah pusat.
Meski masih ada ketidakhadiran, pemerintah tetap berharap seluruh kepala daerah dapat mengikuti retret ini demi efektivitas koordinasi dalam menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing. (RH)
