**PRADANAMEDIA/ JAKARTA — Pemerintah mencetak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional. Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Dewan Pengawas Bulog, Sudaryono, mengumumkan bahwa cadangan beras nasional mencapai angka tertinggi sepanjang masa, yakni 4 juta ton, pada akhir Mei 2025.
“Pada bulan Mei ini, Insya Allah cadangan beras pemerintah akan mencapai 4 juta ton. Saat ini kita sudah di angka 3,9 juta ton, dan dalam dua hari ke depan diperkirakan akan tembus 4 juta ton,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/5).
Sudaryono menyebut pencapaian ini sebagai tonggak sejarah baru setelah sebelumnya rekor tertinggi terjadi di era Presiden Soeharto pada 1969. “Jika merujuk pada data historis, sebelumnya rekor tertinggi terjadi tahun 1969. Sekarang kita pecahkan rekor itu. Posisi kedua adalah tahun 1984, saat Presiden Soeharto menerima penghargaan dari FAO,” ujarnya.
Menurutnya, lonjakan cadangan beras nasional ini tidak lepas dari peran modernisasi pertanian. Penggunaan alat pertanian modern telah mempercepat proses tanam, panen, dan pengolahan lahan secara signifikan. “Dulu kalau panen pakai sabit bisa makan waktu hingga seminggu. Sekarang, dengan mesin, hanya butuh 1–2 jam. Ini menghemat waktu dan biaya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sudaryono menyatakan bahwa mekanisasi mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan volume produksi hingga dua kali lipat. “Dengan sistem ini, dalam satu tahun, petani yang biasanya menanam 1–2 kali bisa menanam hingga 3 kali,” imbuhnya.
Pada kuartal pertama 2025, program pertanian yang mengedepankan kualitas bibit, ketersediaan pupuk, dan mekanisasi berjalan baik. Pemerintah juga menambah alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, naik dari sebelumnya 4,7 juta ton. Distribusinya pun disederhanakan agar lebih mudah dijangkau petani.
Tak hanya itu, Bulog kini mengubah strategi penyerapan hasil panen dengan fokus pada pembelian gabah kering panen langsung dari petani, bukan lagi membeli beras dari pengusaha atau tengkulak. “Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen ditetapkan Rp 6.500 per kilogram. Dengan panen yang melimpah dan harga yang layak, petani pun diharapkan bisa lebih sejahtera,” tegas Sudaryono.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini adalah arahan langsung Presiden Joko Widodo. “Presiden ingin agar Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah membeli gabah langsung dari petani, bukan dari pengusaha. Ini agar nilai tambahnya langsung dirasakan oleh petani,” katanya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara merata. (RH)
