**PRADANAMEDIA / JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa mundurnya seratusan guru Sekolah Rakyat tidak terkait persoalan gaji atau insentif. Menurutnya, alasan utama pengunduran diri tersebut adalah jarak tempat tinggal para guru yang terlalu jauh dari lokasi penugasan.
“Kalau yang kemarin disampaikan, sebagian besar alasannya karena domisili yang jauh. Ada juga beberapa alasan lain yang membuat mereka memutuskan mengundurkan diri,” kata Abdul Mu’ti usai menghadiri Rakornas Pembentukan Karakter Anak Bangsa melalui Efektivitas Penerapan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama pada RA, MI, MTs, MA/MAK di Jakarta, Kamis (31/7).
Mu’ti mengungkapkan bahwa persoalan ini sudah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan, guru-guru yang mundur telah mendapatkan pengganti sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat tetap berjalan lancar.
“Soal guru yang mengundurkan diri sudah kami laporkan ke Pak Presiden. Penggantinya sudah ada, dan Insya Allah tidak ada masalah,” ujarnya.
50 Ribu Guru Siap Menggantikan
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa dari total sekitar 1.500 guru, sebanyak 140 guru Sekolah Rakyat mengundurkan diri setelah melalui proses seleksi dan penempatan di berbagai lokasi.
Alasan pengunduran diri mayoritas sama, yakni lokasi penugasan yang terlalu jauh dari domisili. Meski demikian, Gus Ipul memastikan Kementerian Sosial telah menyiapkan pengganti dari kalangan guru yang belum memperoleh penempatan.
“Kita hormati keputusan mereka. Insya Allah, guru pengganti sudah siap karena ada lebih dari 50.000 guru yang telah lulus pendidikan profesi dan belum mendapat penempatan,” jelasnya pada 29 Juli 2025.
Diketahui, Sekolah Rakyat telah memulai proses belajar mengajar sejak 14 Juli 2025. Saat ini, kegiatan masih dalam masa pengenalan atau orientasi siswa yang berlangsung selama dua pekan.
Kehadiran guru pengganti diharapkan menjaga keberlangsungan program pendidikan ini, yang digadang-gadang menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai daerah. (RH)
