**PRADANAMEDIA/ MOSKWA — Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (28/4) mengumumkan rencana gencatan senjata selama tiga hari dalam konflik dengan Ukraina. Gencatan ini dijadwalkan berlangsung pada 8–10 Mei 2025 untuk memperingati 80 tahun kemenangan Uni Soviet dan sekutunya atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.
Dalam pernyataan resmi, Kremlin menyampaikan bahwa seluruh operasi militer Rusia akan dihentikan sementara pada periode tersebut. “Kami berharap Ukraina mengambil langkah serupa,” ujar perwakilan Kremlin. Namun, mereka memperingatkan, apabila Ukraina melanggar gencatan, pasukan Rusia akan memberikan respons tegas.
Peringatan ini bertepatan dengan rencana perayaan besar pada 9 Mei 2025 di Moskwa. Acara tersebut akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden China Xi Jinping, untuk memperingati kemenangan bersejarah Uni Soviet dalam Perang Dunia II.
Skeptisisme Ukraina dan Tekanan Amerika Serikat
Menanggapi pengumuman tersebut, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menyuarakan keraguannya. Ia menilai, jika Moskwa benar-benar menginginkan perdamaian, serangan harus dihentikan secepatnya, tanpa perlu menunggu hingga awal Mei.
“Kalau mau damai, hentikan serangan sekarang, bukan hanya demi parade,” tulis Sybiha melalui platform X (dulu Twitter).
Dari pihak Amerika Serikat, Presiden Donald Trump juga menyerukan perlunya gencatan senjata permanen antara Rusia dan Ukraina. Trump, yang sebelumnya mengkritik Putin atas serangan mematikan ke Kyiv pekan lalu, menegaskan bahwa dukungan Washington terhadap upaya damai bisa berakhir jika tidak ada kemajuan nyata di lapangan.
Isyarat Perundingan dan Reaksi Kyiv
Kremlin kembali menyatakan kesiapan Rusia untuk melakukan perundingan damai tanpa prasyarat demi mengatasi akar konflik. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menekankan bahwa inisiatif untuk memulai pembicaraan harus datang dari pihak Ukraina.
Namun, pemerintah Ukraina meragukan ketulusan Rusia, menuduh Moskwa hanya mencari waktu untuk memperkuat pendudukannya di wilayah Ukraina. Kyiv juga meminta komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia agar agresi benar-benar dihentikan.
Dalam perkembangan terkait, Trump mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mempertimbangkan melepaskan Crimea — wilayah yang dianeksasi Rusia pada 2014 — sebagai bagian dari upaya damai. Namun, Zelensky dengan tegas menolak usulan tersebut, menegaskan bahwa menyerahkan Crimea bertentangan dengan konstitusi Ukraina. (RH)
