**PRADANAMEDIA/ PALANGKA RAYA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan rencananya untuk segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5).
Presiden Prabowo menyebut bahwa dewan ini akan diisi oleh pimpinan-pimpinan serikat buruh dari berbagai wilayah dan sektor di seluruh Indonesia. Kehadiran dewan tersebut diharapkan menjadi wadah representatif bagi buruh dalam menyampaikan aspirasi serta ikut terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan yang menyangkut nasib mereka.
Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi. Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (FISIP UPR), Suprayitno, menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya suara buruh dalam sistem pemerintahan dan kebijakan nasional.
“Ini adalah momentum penting, tidak hanya dari sisi sosial tetapi juga dalam struktur pengambilan keputusan. Dewan ini bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan kelompok buruh yang selama ini sering merasa dipinggirkan,” ujarnya kepada awak media, Jumat (2/5).
Menurut Suprayitno, pembentukan dewan ini bisa menjadi titik balik agar pemerintah mulai lebih serius memperhatikan berbagai isu yang dihadapi kaum buruh, termasuk persoalan pengupahan, sistem kerja fleksibel, hingga praktik outsourcing.
“Selama ini, perbedaan pandangan antara pemerintah dan buruh, misalnya dalam penetapan upah minimum, kerap menjadi polemik. Diharapkan, melalui dewan ini, dialog yang lebih konstruktif bisa dibangun,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan langsung pimpinan serikat buruh dalam struktur dewan ini harus dilihat sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi tawar buruh dalam menghadapi pemerintah dan pengusaha.
“Namun, penting untuk diingat, kehadiran mereka di lingkaran kekuasaan jangan sampai justru melemahkan gerakan buruh. Sebaliknya, harus menjadi alat penguat perjuangan kolektif dan membangun solidaritas lintas organisasi,” tegasnya.
Suprayitno juga berharap bahwa kehadiran Dewan Kesejahteraan Buruh akan mampu membuka ruang yang lebih luas bagi penyaluran aspirasi yang selama ini belum banyak mendapat perhatian.
“Jika serikat buruh bisa bersatu dan menjaga kekompakan, ini bisa menjadi kekuatan besar dalam mendorong keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia,” tutupnya. (RH)
