**PRADANAMEDIA/ JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera merumuskan langkah strategis dalam menghadapi “perang dagang” yang dipicu oleh kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam siaran pers yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat (4/4), Prabowo juga menekankan perlunya perbaikan struktural serta penyederhanaan regulasi, termasuk penghapusan peraturan yang menghambat, khususnya non-tariff barrier.
“Upaya ini sejalan dengan strategi untuk meningkatkan daya saing nasional, menjaga kepercayaan pelaku pasar, serta menarik investasi guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja yang luas,” tulis keterangan pers tersebut.
Kerjasama Regional dan Langkah Mitigasi Dampak Tarif
Sebagai bagian dari respons terhadap dinamika perdagangan global, Pemerintah Indonesia telah membuka jalur komunikasi dengan Malaysia selaku ketua ASEAN untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi dampak perang dagang dan pengenaan tarif dari Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah juga tengah menghitung dampak tarif terhadap sektor-sektor strategis dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
“Pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis guna memitigasi efek negatif kebijakan tarif terhadap ekonomi Indonesia,” jelas Kementerian Luar Negeri RI.
Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Gejolak Global
Kemenlu RI juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas Surat Berharga Negara (SBN) di tengah fluktuasi pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal dari AS. Bersama Bank Indonesia, pemerintah berupaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga guna mendukung kebutuhan pelaku usaha dan menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Dalam rangka mengantisipasi kebijakan perdagangan baru dari Amerika Serikat—yang sebelumnya menetapkan tarif timbal balik bagi lebih dari 180 negara dan wilayah—Indonesia juga menyiapkan delegasi tingkat tinggi yang akan melakukan negosiasi langsung di Washington DC. “Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk merespons isu-isu yang diangkat dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari US Trade Representative,” tambah keterangan pers Kemenlu RI.
Dalam daftar kebijakan baru tersebut, diketahui bahwa Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen sebagai bagian dari langkah timbal balik yang diumumkan oleh pemerintahan AS. (RH)
