PRADANAMEDIA / NEW YORK – Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menegaskan bahwa pengakuan Tokyo terhadap negara Palestina bukan lagi persoalan apakah akan dilakukan, melainkan kapan waktunya.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (24/9), di tengah derasnya gelombang pengakuan Palestina dari sejumlah negara Barat, termasuk Inggris, Kanada, dan Prancis.
“Bagi negara kami, pertanyaannya bukan apakah akan mengakui negara Palestina, tetapi kapan. Tindakan sepihak yang terus dilakukan pemerintah Israel tidak dapat diterima,” tegas Ishiba, dikutip AFP.
Ishiba menambahkan, Jepang tidak akan tinggal diam apabila Israel terus menghalangi upaya terwujudnya solusi dua negara. Menurutnya, langkah baru bisa diambil Tokyo jika proses perdamaian terus diganggu.
“Jika ada tindakan yang semakin menghambat realisasi solusi dua negara, Jepang akan terpaksa mengambil langkah baru sebagai respons,” ujarnya.
Gelombang Dukungan untuk Palestina
Saat ini, hampir 80 persen anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Gelombang pengakuan semakin kuat setelah perang di Gaza yang berlangsung hampir dua tahun sejak serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023.
Serangan itu menewaskan 1.219 orang di Israel, sebagian besar warga sipil. Sebagai balasan, ofensif militer Israel telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, mayoritas juga sipil, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang dinilai kredibel oleh PBB.
AS Masih Menolak
Meski dukungan internasional terus mengalir, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tetap menolak pengakuan negara Palestina. Jepang sendiri merupakan sekutu dekat AS dan menampung sekitar 54.000 personel militer Amerika di wilayahnya.
Namun, Ishiba menegaskan Jepang tetap konsisten melihat solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian.
“Teror yang ditimbulkan Hamas dan kehancuran di Gaza membuat banyak orang sangat berduka. Yang paling penting adalah Palestina dapat eksis secara berkelanjutan, hidup berdampingan dengan Israel dalam damai,” kata Ishiba.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Palestina.
“Ketika kita mengundang Palestina untuk mengambil peran sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, pihak Palestina harus membangun sistem pemerintahan yang menjamin akuntabilitas,” jelasnya. (RH)
